Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad menyesalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersifat fluktuatif, karena kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak siap dalam menghadapi perubahan harga beragam komoditas pokok.

Oleh karenanya, perlu ada kebijakan khusus dari Pemerintah dalam mengontrol harga akibat pengaruh kenaikan harga BBM.

“Belum optimalnya komunikasi publik terkait kenaikan BBM dan lemahnya manajemen pengelolaan harga BBM ditengarai menjadi salah satu sebab kebijakan fluktuasi harga BBM belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat," ucap Farouk dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (4/4/2015).

Tepat pukul 00.00 WIB, Sabtu 28 Maret 2015, pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Harga BBM Premium untuk daerah penugasan Jawa Madura dan Bali (Jamali) naik menjadi Rp7.400 per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp500 per liter dibandingkan harga pada tanggal 1 Maret 2015 sebesar Rp6.900 per liter. Sedangkan untuk daerah penugasan di luar Jamali ditetapkan sebesar Rp7.300 per liter. Sedangkan solar bersubsidi naik dari Rp6.400 per liter menjadi Rp6.900 per liter.

“Belajar dari pengalaman beberapa bulan yang lalu, ketika pertama kali pemerintah menaikkan harga BBM yang kemudian diikuti dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya, tetapi tak berapa lama kemudian pemerintah menurunkan kembali harga BBM, ternyata respons harga terhadap penurunan harga BBM tidak terlihat," paparnya.

Dia menambahkan, masyarakat menghadapi ketidakpastian terhadap fluktuasi harga BBM dalam beberapa bulan terakhir, situasi tersebut menandakan masih kurang optimalnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ditambah pada saat yang sama, masyarakat mengetahui bahwa harga minyak dunia masih rendah. Bahkan dibeberapa negara tetangga, pemerintahnya mengambil kebijakan untuk terus menurunkan harga BBM.

“Kebijakan harga BBM yang fluktuatif berdampak besar terhadap daerah, terutama kontribusi terhadap kenaikan komoditas pangan dan biaya transportasi," jelasnya.

Farouk mencontohkan, kebijakan fluktuasi harga BBM akan berdampak kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), karena selama ini daerah berasumsi, bagi daerah yang ingin harga BBM lebih murah maka PBBKB-nya dibuat lebih rendah.

Sejalan dengan ketentuan itu, daerah mengharapkan akan dapat dimanfaatkan untuk membangun daya saing di masing-masing daerah. Tentu saja dengan kebijakan harga baru tersebut, asumsi tersebut tidak lagi bisa digunakan.

“Dengan harga baru per 28 Maret 2015, saat ini telah cukup banyak membawa dampak bawaan seperti biaya transportasi, komoditas pangan dan logistik yang kembali merangkak naik. Namun ironisnya hingga saat ini pemerintah belum memiliki manajemen pengaturan harga barang dan tata niaga yang sesuai dengan fluktuasi harga BBM, akibatnya harga barang tersebut hanya akan merespons ketika harga BBM naik," imbuhnya.

BM jenis premium dinilai lebih baik dihapuskan di Indonesia. Hal ini dikarenakan negara lain tidak ada lagi yang memproduksi RON 88 tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan, pihaknya belum mendengar keinginan penghapusan premium di kota besar oleh Pertamina. Namun, ia mengaku setuju jika hal tersebut direalisasikan.

"Kita harus hilangkan suatu saat RON 88, kita harus ikuti RON 92 dan 95," ucap dia di kantornya, Kamis (16/4/2015).

Menurutnya, penggunaan RON yang lebih tinggi dari Premium tersebut mengikuti standar Eropa dan negeri lainnya. Sehingga mempunyai dampak yang baik terhadap lingkungan.

Namun, saat ini Indonesia masih terkendala pada refinery atau kilang minyak yang cukup tua. Sehingga belum dapat memproduksi RON yang memiliki kandungan lebih baik tersebut.

Dengan pola mekanisme penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar maksimal dua kali dalam sebulan. Setelah harga BBM naik pada akhir bulan lalu, diperkirakan pemerintah kembali akan menaikan harga BBM dalam waktu dekat, mengingat harga minyak mentah dunia yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Pengamat Energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro memperkirakan, harga yang akan ditetapkan pada premium nantinya tidak berbeda jauh dengan harga pertamax. Dirinya menyebut selisih antara kedua jenis BBM itu sekitar Rp300 - Rp400.

"Kalau angkanya tergantung pemerintah. Tapi menurut saya gak jauh-jauh dari harga pertamax atau produk super di Shell. Selisihnya Rp300-Rp400, jadi kalau pertamax misalnya Rp8.600, premiumnya mungkin sekitar Rp8.200," tuturnya saat dihubungi Okezone, Selasa (14/4/2015).

Komaidi mempertegas, bahwa hal itu merupakan perkiraan perhitungannya yang telah disederhanakan. Perhitungannya juga berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia.

"Itu perhitungan sederhananya, ada formulanya juga. Tentu harga minyak dunia juga jadi perhitungan, karena sebagian dari premium itukan dicampur dari minyak impor," imbuhnya.

Sementara untuk harga solar dirinya memperkirakan akan berbeda sekitar Rp500 lebih murah dengan harga premium.

Sekedar Informasi saat ini harga premium di wilayah Jawa Madura dan Bali (Jamawi) sebesar Rp7.400 per liter, sedangkan solar seharga Rp6.900 per liter. Sementara untuk wilayah non-Jamali masing-masing harga lebih rendah Rp100 per liternya.

Kebijakan pemerintah melakukan evaluasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap dua pekan sekali dirasakan terlalu singkat. Pasalnya, hal ini menyebabkan masyarakat cukup bingung dalam menanggapi kenaikan ataupun penurunan.

Direktur Utama PT Pertamina Dwi Sucipto mengungkapkan, evaluasi harga BBM setiap dua pekan dirasakan terlalu cepat. Akibatnya, Pertamina juga kewalahan mengubah harga jual BBM tiap dua pekan sekali.

“Pertamina ingin harganya bukan per dua minggu lah. Kalau bisa sebulan sekali. Dua minggu terlalu pendek, sehingga mengubah di pasarnya terlalu repot,” tutur Dwi di Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Namun, dia mengatakan belum adanya pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan itu. Menurut dia, harga indeks pasar Singapura yang dijadikan acuan masih memiliki kecenderungan untuk mengalami fluktuasi.

Meski demikian, jika nantinya ada penurunan pada harga MOPS, maka Pertamina berencana tidak akan menurunkan harga jual BBM. Namun, dia mengatakan hal ini harus disetujui juga oleh pemerintah. “Kalau dia (MOPS) turun, karena kita masih menanggung kerugian, maka jangan ikut turun sampai pada kerugiannya bisa kita cover,” ujarnya.

Lebih lanjut Dwi menjelaskan, Pertamina juga tidak akan menaikkan harga BBM non-subsidi untuk menutupi kerugian. Namun, tetap mempertimbangkan migrasi konsumsi dari BBM bersubsidi pada yang non-subsidi dalam menentukan BBM.

“Ini kita jaga juga. Kita bikin agak imbang (harga subsidi dan non-subsidi) sehingga tidak perlu ada perindahan,” tandasnya.

Pemerintah kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar terhitung sejak 19 Januari 2015. Sebelumnya pada 1 Januari pemerintah juga telah menurunkan harga premium dan solar setelah menaikkan harganya pada 18 November 2014. Harga BBM yang terus berubah-ubah diperkirakan akan berdampak pada stabilitas harga di pasaran dan berdampak langsung pada masyarakat yang bergantung pada BBM. 

*4 TAHUN,4 PERUBAHAN 

1 OKT 2005

Pada 1 Oktober 2005 pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak di Indonesia sebesar 80%. Keputusan ini diharapkan dapat menekan subsidi tahun fiskal 2005 sebanyak Rp89,2 triliun rupiah dan menahan defisit negara Rp24,9 triliun rupiah, atau sekitar 0,9% PDB negara. Pemerintah mendapatkan tentangan karena sebelumnya telah menyatakan bahwa kenaikan Maret 2005 sebesar 29% merupakan kenaikan harga bahan bakar terakhir tahun ini. 

1 DES 2008

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2008, pemerintah menurunkan harga jual eceran BBM jenis premium, solar, dan minyak tanah. Permen ini juga menetapkan harga jual eceran BBM jenis tersebut akan dievaluasi setiap bulan dan menetapkan batas atas untuk premium premium sebesar Rp6.000 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Berdasarkan permen ini, setelahnya harga jual eceran premium dan solar kembali mengalami penurunan pada 15 Desember 2008 dan 15 Januari 2009. 

NOV 2014

Pada 17 November 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM. Premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500, sedangkan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter. Menurut pemerintah, pengurangan subsidi BBM akan memberikan ruang fiskal hingga Rp100 triliun. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung senilai Rp200.000 per bulan yang akan disalurkan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Kenaikan ini terjadi beriringan dengan turunnya harga minyak dunia secara drastis sejak Juni 2014. 

JAN 2015

Pada 1 Januari 2015, Presiden Joko Widodo resmi menghapus subsidi BBM untuk jenis premium, dan solar ditetapkan subsidi sebesar Rp1.000. Harga BBM premium dan solar akan diumumkan oleh pemerintah setiap awal bulan. Perhitungan harga akan menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengacu pada harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap dolar AS, serta faktor inflasi. Untuk Januari 2015, harga Premium turun dari Rp8.500 menjadi Rp7.600, sedangkan solar dari Rp7.500 menjadi Rp7.250 per liter. 

*Harga Premium Dari Masa Ke Masa 

Soeharto Harga BBM mulai Rp150 (1980)

BJ Habibie Harga BBM mulai Rp1.200

Abdurrahman Wahid Harga BBM mulai Rp1.000

Megawati Soekarno Putri Harga BBM mulai Rp1.450

Susilo Bambang Yudhoyono Harga BBM mulai Rp1.810 

*Imbas Kenaikan BBM 

Naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok dan berbagai bahan kebutuhan lainnya.

Naiknya ongkos transportasi (kendaraan pribadi)

Naiknya harga suku cadang

Naiknya tarif angkutan umum

Naiknya jumlah orang miskin

Naiknya jumlah anak putus sekolah

Turunnya daya beli masyarakat

Turunnya pemenuhan gizi masyarakat

Bertambahnya jumlah anak rawan gizi

Bertambahnya jumlah UKM yang gulung tikar.

*Dampak Sering Berubahnya Harga BBM 

Akan berimplikasi sangat luas kepada kebijakan politik dan seluruh sektor ekonomi

Perubahan harga jual BBM akan memiliki implikasi terhadap APBN yang secara khusus berkaitan dengan asumsi besaran subsidi minyak, subsidi listrik, dan subsidi lain.

Perubahan harga BBM akan mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah dalam membiayai proyekproyek yang dibiayai oleh APBN.

APBN akan terus mengalami perubahan.

Perubahan harga BBM dalam hitungan minggu membuat perusahaan perusahaan nasional semakin berada dalam ketidakpastian, ancaman pemogokan dan kebangkrutan.

*Yang Diharapkan Dari Turunnya Harga BBM 

Meningkatnya daya beli Masyarakat

Turunnya BBM diharapkan diikuti menurunnya hargaharga kebutuhan pokok (harus ada regulasi pemerintah untuk menyesuaikan harga komoditas) dan tarif transportasi

Industri-industri kecil yang terpuruk karena resesi keuangan global dapat bertahan karena turunnya BBM sebagai komponen produksi.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat bermata pencaharian yang bergantung BBM.

Pemerintah yakin deflasi (suatu periode dimana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah) akan terjadi pada Januari 2015 sebagai dampak dari penurunan harga bahan bakar minyak (BBM)

Sentimen positif oleh masyarakat maupun pihak pengusaha terhadap perekonomian Indonesia

Terus turunnya harga BBM bersubsidi akan membuat harga BBM murah yang idealnya menguntungkan rakyat

*Respons Kementerian 

Penyesuaian harga sembako 

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyebutkan pihaknya akan melakukan operasi pasar untuk mengecek ketersediaan dan harga kebutuhan pokok. Operasi itu juga bertujuan untuk menstabilkan harga

Operasi akan dilakukan di pasar dan gudang penyimpanan barang pokok

Menerbitkan Surat Menteri Perdagangan Nomor 33/M-Dag/01/2015 tentang Instruksi Penyesuaian Harga Barang Kebutuhan Pokokkepada para pelaku usaha dan asosiasi dan pengelola pasar

Pemerintah sedang menyusun draf Peraturan Presiden tentang Penetapan, Pengendalian dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok

Inti peraturan itu adalah pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga khusus, harga acuan, harga eceran tertinggi, dan larangan penimbunan kebutuhan pokok.

Penurunan harga komoditas pangan 

Kementrian Pertanian akan meningkatkan produksi beras dengan menambah luas areal pertanaman dan panen padi melalui penambahan indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas

Dengan meningkatnya produksi beras, pasokan beras ke pasar melimpah. Maka harga beras bisa turun dengan sendirinya.

Penurunan tarif angkutan 

Kementerian Perhubungan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi menetapkan penurunan tarif untuk tarif angkutan umum kelas ekonomi minimal sebesar 5%, tarif angkutan penyeberangan minimal 4%, dan tarif kereta api ekonomi jarak menengah dan jauh sebesar 5% dari tarif resmi yang berlaku sebelumnya.

Penyesuaian tarif angkutan penumpang tersebut berlaku untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, angkutan penyebrangan lintas antar kabupaten-kota dalam provinsi, dan lintas dalam kabupaten-kota dilakukan oleh gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan Tarif angkutan di DKI

Organda DKI dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sepakat tarif angkutan umum turun Rp500 Penurunan ini hanya berlaku untuk bus AC

Berikut penyesuaian tarif terbaru angkutan umum yang diajukan Organda DKI Jakarta :

Bus Sedang (AC) dari Rp7.500 menjadi Rp7.000

Bus Besar (AC) dari Rp9.500 menjadi Rp9.000

Bus Kecil dari Rp4.000 menjadi Rp3.500

Khusus angkutan umum taksi tidak ada perubahan tarif, karena tarif taksi dibuat 2 pilihan, yaitu tarif atas dan tarif bawah.

Tarif Bawah - Tarif Atas : Flag fall Rp7.500-Rp8.000 

Km selanjutnya Rp4.000-Rp4.600 : Waktu tunggu/jam Rp45.000-Rp55.000   

*Harga Bbm Sejumlah Negara Per November 2014 

Venezuela Harga bensin USD0,06 per liter (Rp728 per liter)

Arab Saudi USD0,12 per liter (Rp1.450 per liter)

Iran USD0,25 per liter (Rp3.050 per liter)

Mesir USD0,26 per liter (Rp3.150 per liter)

Brunei USD0,41 per liter (Rp4.980 per liter)

UEA USD0,47 per liter (Rp5.700 per liter)

Malaysia USD0,6 per liter (Rp 7.300 per liter)

AS USD0,89 per liter (Rp10.800 per liter)

Brasil USD1,07 per liter (Rp13.000 per liter)

Filipina USD1,09 per liter (Rp13.250 per liter)

Thailand USD1,1 per liter (Rp13.363 per liter)

India USD1,17 per liter (Rp14.200 per liter)

Singapura USD1,54 per liter (Rp18.700 per liter)

Prancis USD1,74 per liter (Rp21.140 per liter)

Inggris USD2,03 per liter (Rp24.700 per liter)

Turki USD2,17 per liter (Rp26.400 per liter)

http://economy.okezone.com/read/2015/04/14/19/1134025/harga-premium-disebut-cuma-beda-rp400-dari-pertamax

http://economy.okezone.com/read/2015/04/04/19/1129130/dampak-negatif-harga-bbm-naik-turun

http://economy.okezone.com/read/2015/04/16/19/1135208/menko-sofyan-lebih-baik-premium-dihapus

http://www.koran-sindo.com/read/953669/149/membedah-dampak-naik-turun-harga-bbm-1421818257

http://economy.okezone.com/read/2015/04/15/19/1134863/pertamina-tak-ingin-turunkan-harga-bbm-meskipun-minyak-melemah

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA (SOFT SKILL)

Nama     : Ulfa Aulia Pratiwi

Kelas      : 1EB32

NPM      : 2A214918

1.      Jelaskan 3 pelaku perekonomian Indonesia / peranannya !

Jawab :

Tiga pelaku utama ekonomi diantaranya ;

1.       BUMN DAN BUMD

        BUMN dan BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh negara dimana sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara. dalam perekonomian indonesia BUMN dan BUMD memiliki peranan yang penting, yaitu:

a.       melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945

b.      Melayani dan memenuhi kebutuhan masyrakat dengan baik.

c.       mencegah timbulnya monopoli dari pihak swasta

d.      melakukan kegiatan kegiatan ekonomi yang tidak diminati oleh pihak swasta atau koprasi.

        Kebaikan BUMN dan BUMD:

a.       Organisasi tersusun secara mantap.

b.      Memiliki kekuatan hukum yang kuat

c.       permodalan yang pasti dari dana negara.

d.      mengutamakan pelayanan untuk umum.

        Kekurangan BUMN dan BUMD:

a.       organisasinya kaku dan sangat birokrasi.

b.      Lambatnya pengambilan kebijakan karena tergantung komando atasan.

2.       BUMS

        BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh pihak swasta atau   perorangan. Badan Usaha Milik Swasta adalah perusahaan padat modal dengan tujuan utamanya memperoleh laba. Dalam perekonomian indonesia BUMS berperan    melaksnakan aktivitas ekonomi yang tidak mengasaui hajat hidup orang banyak. Bidang   usaha yang dilakukan oleh BUMS umumnya adalah bidang yang dianggap banyak   menghasilkan keuntungan seperti : indrusti,jasa,perdagangan dan arobisnis (pertanian).

        Kebaikan BUMS:

a.  Membantu negara dalam mengusahakan kegiatan produksi ,distribusi,dan konsumsi.

b.      Membantu meninkatkan pendapatan negara.

c.       Membuka lapangan kerja.

d.      Meningkatkan kegiatan ekspor dan impor

e.      Meningkatkan standar keahlian dan alih teknologi.

f.        Mengembangkan pendidikan dan pelatihan kerja.

        Kekurangan BUMS:

a.       mengurangi pendapatan negara karena keringanan pajak dan bea Masuk.

b.      Mengalirnya devisa negara ke luar negri.

c.       timbulnya persaingan tidak sehat.

d.      terjadinya penyalah gunaan potensi sumber daya dan kewenangan.

3.        Koperasi

        Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas                kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerjasama diantara anggota  dan pengurus dalam mewujudkan tujuan koperasi yang utama yaitu melayani dan meningkatkan kesehjahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya serta       membangun tatanan perekonomian nasional yang tangguh.

          Koperasi juga berperan aktif dalam perekonomian Indonesia. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini.:

1.    Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

2.     Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.

4.   Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

        Peranan koperasi dalam perekonomian indonesia adalah :

a.       Sebagai alat pendemokrasian ekonomi.

b.      Alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c.   membantu negara dalam mengelola cabang produksi yang tidak mengasau hajat hidup, orang banyak.

d.      Sebagai soko guru perekonomian nasional

e.   Membantu negara meletakan pondasi perekonomian nasional yang kuat dengan menjalankan prinsip ekonomi.

        Kelebihan Koperasi:

a.       dalam koperasi tidak ada majikan dan karyawan yang berlawanan kepentingan.

b.      anggota dan pengurus bekerja dan bertanggung jawab bersama sama.

c.       Keberadaannya mengakar dan menyebar ke segala pelosok daerah.

d.      mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan bersama disamping keuntungan.

e.      Meningkatkan standar keahlian dan alih teknologi

f.        Mengembangkan pendidikan dan pelatihan kerja.

        Kekurangan Koperasi:

a.       Permodalan terbatas.

b.      kualitas SDM yang rendah.

        Dalam Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa , BUMN ,BUMS dan koperasi              pada dasarnya memiliki tugas yang sama. Hal ini sangat sesuai dengan hakikat       pembangunan nasional indonesia, Yaitu membangun manusia indonesia seutuhnya.    Apabila hubungan diantara ketiga pilar perekonomian ini dapat berjalan dengan baik                 dan lancar, makan kita optimis perekonomian indonesia dapat berkembang dengan         pesat, karena dengan hubngan tersebutlah tujuan pembangunan negara indonesia akan         segera tercapa

2.      Hakekat otonomi adalah mengembangkan manusia – manusia indonesia yang otonom. Yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi – potensi terbaik yang dimilikioleh setiap individu secara optimal. Individu – individu yang otonom menjadi modal dasar bagi permintaan otonomi daerah, harus membuka kesempatan yang sama dan seluas luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu yang disepakati bersama.

a.       Apa yang melatar belakangi otonomi daerah ?

Jawab :

LATAR BELAKANG OTONOMI DAERAH

1.   Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah;

2.      Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat local dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah;

3.      Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula;

4.       Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif;

5.       Peningkatan efisiensi administrasi keungan daerah;

6.       Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah;

7.   Pemberian keleluasaan kepala daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

b.      Peluang dan tantangan  apa untuk untuk pebisnis daerah ?

Jawab :

                Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha/persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi, perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan. Tentunya diharapkan kegiatan-kegiatan yang produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah (NT) yang tinggi dan dapat memberi sumbangan besar bagi pemerntukan PAD, salah satunya adalah industri-industri dengan dasar sumber daya alam. Diharapkan industri-industri tersebut dapat dikembangkan di daerah yang kaya sumber daya alam sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Bagi pengusaha setempat, pembangunan industri-industri tersebut berarti suatu peluang bisnis ang besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sector lain yang terkait dengan industri tersebut, misalnya di  sector jasa (perusahaan transportasi) atau di sector perdagangan (perusahaan ekspor-impor).

                Di sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pelaku bisnis daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertaha menghadapi persaingan dari luar daerah atau luar negeri. Dengan kata lain, tantangan yang pasti dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Dalam makalah Kalla (1999) mengatakan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara umum pengusaha di daerah akan melakukan hal sebagai berikut:

1.  Bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah karena tida perlu berurusan banyak dengan birokrasi di Jakarta.

2.   Tata niaga nasional pasti tidak ada lagi, dengan syarat Pemda tidak membuat aturan-aturan tata niaga local yang menimbulkan sekat-sekat baru.

3.     Mengurangi persaingan dengan perusahaan besar dengan lobi pusat. Ini artinya, pengusaha-pengusaha di daerah dapat bersaing dipasar secara langsung, dan fair dengan pengusaha-pengusaha dari luar (misalnya Jakarta).

4.       Mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktornya.

5.      Kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambil oleh pemda dan pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik.

                Peluang terbaik dalam otonomi daerah yang juga dapat dikaitkan dengan era perdagangan bebas adalah wilayah Negara kita  yang terletak di kawasan Asia Pasifik dengan ekonominya yang besar dan dinamis. Kota-kota Indonesia dapat disiapkan untuk menjadi bagian penting dari jaringan-jaringan bisnis yang berkembang di kawasan ini. Daya tarik Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan bagian dunia lain diperkuat oleh sumber daya alam, angkatan kerja, dan letak geografikal yang sangat dibutuhkan dalam sistem produksi global.

3.      Pembangunan pertanian di Indonesia sudah lebih dari 1 abad. Berbagai keberhasilan dicapai. Namun  sektor pertanian secara sinergis dengan contoh lain tidak berkembang. Di persimpangan jalan antara kontribusi pertanian dan perkembangan ekonomi secara makro. Apa saja kendala dalam Perekonomian Indonesia saat ini, khusus yang berkaitan pada diatas ?

Jawab :

banyak sekali kendala atau faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan sektor pertanian misalnya seperti ketersediaan lahan, keterbatasan modal, kondisi iklim yang kurang mendukung dan lain-lain. Perlu kita kaji demi penemuan solusinya dalam penuntasan masalah tersebut. Berikut beberapa penjelasan umum mengenai problema yang menghampiri para petani di Indonesia yang terperinci sebagai berikut:

1.      Kondisi Lahan Pertanian di Indonesia

       Luas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani di Indonesia rata-rata kecil mengingat harga tanah yang semakin mahal sedangkan kemampuan para petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah minim ditambah harus membeli lahan yang harganya semakin melonjak. Yang memungkinkan hanya bisa menggarap lahan milik orang lain sehingga hasilnya pun harus dibagi dua.

        Semakin sempitnya lahan untuk bertani karena penyebaran pembangunan gedung-      gedung industry yang bertambah jumlahnya disetiap lokasi. Hal ini tentunya dapat    mengurangi wilayah para petani untuk bercocok tanam. Sedangkan kebutuhan manusia     akan pangan semakin meningkat tidak diimbangi oleh ketersediaan lahan dan         pembangunan gedung-gedung industry yang tidak terencana tanpa memperhatikan       dampaknya terhadap lingkungan. Sedangkan pada daerah-daerah pedalaman masih         banyaknya “Lahan Tidur” yang artinya lahan tersebut belum tergarap maupun tersentuh  oleh tangan-tangan manusia sementara lahan disuatu wilayah strategis cenderung            menjadi rebutan dengan harga yang mahal. Ini mencerminkan bahwa penyebaran     penduduk diwilayah Indonesia yang belum merata.

        Banyaknya lahan para petani yang belum bersertifikat menambah dampak buruk bagi masa depan para petani yang menyebabkan terjadinya persengketaan antara pihak petani dan pihak yang mencoba merampas hak milik petani dimana posisinya memanfaatkan kesempatan pada lahan yang belum berlabel pemilik. Bahkan kerap terjadi persengketaan antara petani dengan pihak pemerintah dalam kepemilikan lahan.

2.    Masalah Dari Petani Sendiri dan Mentalitasnya

            Pendidikan formal petani yang masih rendah menyebabkan pengetahuannya dalam pengembangan sektor pertanian tidak berkembang dan cenderung monoton hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tanpa menciptakan inovasi - inovasi terbaru demi peningkatan hasil pangan yang berlimpah. Hasil panen yang tidak seberapa menyebabkan petani tidak memiliki modal dalam pengembangan usahanya ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kehidupan para petani kurang sejahtera di wilayah Indonesia. Serta menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, sementara 50 juta penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Kaum petani cenderung menggantungkan hidupnya pada pemerintah dan lebih bersikap pasrah pada kondisi kehidupannya pada saat ini. Seharusnya mereka lebih meningkatkan jiwa kewirausahaanya dalam pengembangan sector usaha diberbagai bidang dan jangan hanya terpacu pada sector pertanian yang hasilnya diperoleh pada periode dan musim-musim tertentu.

3.      Masalah Teknologi

               Sistem pengalihan teknologi dari tradisional menjadi modern dalam pengelolaan pangan, belum mampu diterima secara luas oleh para petani yang lebih banyak menggunakan peralatan tradisional seperti : cangkul, arit, dll. Yang pada kenyataannya lebih banyak memakan waktu dan tenaga. Dibanding menggunakan peralatan dan teknologi modern yang telah diterapkan dinegara-negara luar. Penerapan teknologi di  negara kita terkadang kurang tepat pada sasaran dimana disatu sisi peralatan teknologi tersebut mampu membantu dan meningkatkan kualitas pangan tetapi disisi lain peralatan tersebut merusak ekosistem yang ada tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

          Disini perlu adanya sebuah penyuluhan besar-besaran dalam penyampaian informasi serta pendidikan bagi para petani dalam pengambangan buduaya pertaniannya serta peragaan alat pertanian yang berteknologi modern sehingga mampu meningkatkan hasil panen para petani demi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak serta pensejahteraan kehidupan para kaum petani di wilayah Indonesia. Perlu  pula adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan para pemerintah disektor pertania guna penggalangan dana dalam peningkatan sector pertanmian di Indonesia agar memberikan fasilitas yang layak dan tepat bagi para petani dalam pengeloaan lahannya.

4.      Menurut anda apa tujuan di tetapkannya UUD NO.5 tahun 1969 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dan bagaimana perwujudan Perekonomian Indonesia apabila UU ini tidak ada ?

Jawab :

                        Tujuan ditetapkannya UUD NO. 5 tahun 1969 antara lain untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

                       Jika UU ini tidak ada maka tidak akan ada kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.