PEREKONOMIAN INDONESIA

PEREKONOMIAN INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut kamus bahasa Indonesia modern, sistem mempunyai arti sekelompok dari pendapatan peristiwa yang di susun dan di atur baik-baik. Atau cara,metode yang terartur untuk melakukan sesuatu. Setiap sistem memiliki tujuan. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang biasa di sebut bagian,unsure dan komponen.

sistem perekonomian Indonesia sudah terjadi pada awal peradaban manusia. Orang-orang sudah melakukan kegiatan ekonomi dalam hal produksi, hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompoknya saja. Dengan kata lain saat itu orang-orang belum terlalu berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk pihak lain atau dengan orang yang tidak di kenal. Walaupun orang-orang itu harus berhubungan untuk memperoleh barang lain itu di sebut dengan barter, untuk kepentingan masing-masing orang. Barter mempunyai arti perdagangan dengan jalan tukar menukar barang.

Dengan semakin bertambahnya jumlah manusia beserta kebutuhannya maka sangat di perlukan sistem perekonomian yang bisa mengatur dan merencanakan. Supaya sistem perekonomian lebih teratur dan terencana.

Sejarah perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Hal itu relevan diungkapkan sebagai bagian untuk mengetahui realita perekonomian Indonesia

            Indonesia merupakan sebuah kenyataan bangsa yang mendiami geografis yang subur, namun pernah diperas oleh bangsa lain. Sebagai sebuah sejarah, kondisi ini lebih sering dikaitkan dengan aspek politik. Potret ekonomi sepanjang sejarah itu pun dirasakan sebagai bentuk eksploitasi penjajahan semata. Pada makalah ini akan membahas mengenai pengertian sejarah perekonomian Indonesia dan perkembangan perekonomian Indonesia dari masa ke masa.

Perekonomian mengalami pertumbuhan apabila barang dan jasa meningkat. Didalam suatu negara sangat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode waktu tertentu karena, kesulitan terjadi karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, sedangkan satuan ukurannya pun berbeda. Karena itu, perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat, tetapi dapat dihitung dalam dimensi waktu triwulan dan tahunan.

BAB II

PEMBAHASAN

I. SISTEM EKONOMI INDONESIA

I.1 PENGERTIAN SISTEM EKONOMI

            Ada banyak pendapat tentang apa yang sebenarnya diartikan dengan sistem ekonomi. Menurut Dumairy (1996), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dumairy berpendapat bahwa sebagai bagian dari suprasistem kehidupan, sistem ekonomi di suatu negara berkaitan dengan sistem – sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat dan sistem serta sistem serta ideology politik di Negara tersebut. Sementara Sheridan (1998) mengatakan bahwa Economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness. Dalam kata lain, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya.

            Gilaarso (1992), berpendapat Sistem ekonomi adalah keseluruhan cara untuk mengkordinasikan perilaku masyarakat dalam mejalankan kegiatan ekonomi sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Sedangkan menurut Sanusi (2000), Sistem ekonomi mmerupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang ditujukan kearah pemecahan problem – problem produksi, distribusi, konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian.

I.2 SISTEM EKONOMI DUNIA

            Secara umum ada 3 macam sistem ekonomi yang dikenal di dunia ini, yakni : sistem ekonomi liberal / kapitalis; sistem ekonomi sosialis; dan sistem ekonomi campuran, yakni : sistem ekonomi yang tidak 100 % kapitalis dan tidak 100 % sosialis, atau sistem ekonomi yang mengandung elemen dari sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis.

I.3 SISTEM EKONOMI KAPITALIS, SISTEM EKONOMI SOSIALIS, DAN SISTEM EKONOMI CAMPURAN

·         Sistem Ekonomi Kapitalis

            Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan pemilikan secara pribadi yakni untuk memperoleh suatu keuntungan yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Jelas sekali dan motif mencari keuntungan, bersama – sama dengan lembaga warisan serta dipupuk oleh hokum perjanjian sebagai  mesin kapitalisme yang besar.

            Ada enam asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem ekonomi kapitalis, yakni sebagai berikut.

1.      Hak milik pribadi

Berhubungan dengan alat – alat produksi atau sumber daya ekonomi, seperti Sumber Daya Alam (SDA), modal, dan tenaga kerja, dimiliki oleh individu dan lembaga swasta.

2.      Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih

Kebebasan berusaha maksudnya adalah kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Sedangkan kebebasan memilih maksudnya adalah kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha untuk memilih sumber daya ekonomi untuk memproduksi suatu produk yang dipilihnya sendiri untuk dijual dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kebebasan memilih juga mencakup kebebasan pekerja untuk memilih, dan kebebasan membuat berbagai perjanjian.

3.      Motif kepentingan diri sendiri

Mencakup motivasi individu untuk memenuhi kepentingan  diri sendiri.

4.      Persaingan.

Setiap pelaku ekonomi, baik pembeli maupun penjual, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing – masing.

5.      Harga ditentukan oleh mekanisme pasar

Segalakeputusan penjual dan pembeli dilakukan melalui sistem pasar. Tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

6.      Peranan terbatas pemerintah

Pemerintah masih  mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu, misalnya mengeluarkan peraturan – peraturan yang melarang praktik – praktik monopoli yang sifaatnya non – alamiah dan melindungi hak – hak konsumen dan pekerja.

·         Sistem Ekonomi Sosialis

            Sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkannya tidak mungkin bekerja secara efisien, oleh karena itu pemerintah atau Negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian.

            Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam 2 subsistem, yakni sistem ekonomi sosialis dari Marxis, dan sistem ekonomi sosialisme demokrat. Sistem ekonomi sosialis Marxis disebut  juga sistem komando di mana seluruh unit ekonomi, baik itu produsen, konsumen, maupun pekerja, tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara individu yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yakni Partai. Unit – unit ekonomi sepenuhnya tunduk pada komando dari otoritas tertinggi. Dalam perkataan lain, dalam sistem ekonomi Marxis, ruang gerak bagi pelaku ekonomi untuk mengambil inisiatif sendiri dapat dikatakan tidak ada sama sekali.

            Dalam sistem ekonomi sosialisme demokrat, dapat dikatakan bahwa otoritas tertinggi jauh berkurang. Dalam sistem ini, di satu pihak, ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis, produsen bebas memilih jenis dan berapa banyak produksi yang akan dibuat, konsumen bebas memilih barang mana yang dikehendaki, dan pekerja bebas menentukan jenis pekerjaan apa yang diinginkannya. Namun di pihak lain, dalam sistem ekonomi sosialisme demokrat, peran pemerintah lebih besar berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Misalnya ada ketentuan – ketentuan mengenai upah minimum dan penetapan harga minimum atau maksimum, serta ada kebijaksanaan perlindungan usaha konsumen, dan pekerja.

            Menurut Mubyarto (2000), ada 6 kriteria sistem ekonomi sosialisme demokrat, yaitu sebagai berikut.

1.      Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha. Persaingan diantara perusahaan – perusahaan kecil maupun menengah harus dikembangkan.

2.      Prinsip – prinsip kemerataan sosial menjadi tekad warga masyarakat.

3.      Kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

4.      Kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana (sosial) yang terkait dengan pembangunan ekonomi.

5.      Kebijaksanaan struktural.

6.      Konformitas pasar dan persaingan.

Dalam Mubyarto (2000), ada dua aspek sosial yang sangat penting dari sistem ekonomi sosialisme demokrat, yakni peningkatan standar hidup kelompok berpendapatan terendah dan perlindungan terhadap semua warga masyarakat dari kesulitan hidup dan masalah – masalah sosial lain sebagai akibat dari resiko – resiko kesulitan hidup.

3. Sistem Ekonomi Campuran

            Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jadi, sistem ini merupakan “campuran” antara kedua ekstrem sistem ekonomi tersebut diatas, dengan berbagai variasi kadar dominasinya. Sanusi (2000) menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi campuran kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda – beda. Didalam sistem ekonomi campuran adanya campur tangan pemerintah terutama untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib serta membantu golongan ekonomi lemah.

II. SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia ?. Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor – faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakatan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui kepemilikan individual atas faktor – faktor produksi, kecuali untuk sumber daya – sumber daya yang menguasai hajat hidup orang bannyak, dikuasai oleh Negara. Hal ini diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Jadi secara  konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.

Sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran itu dapat disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum diamandemen tahun 2000, yakni sitem ekonomi Pancasila, dan dengan menitikberatkan pada koperasi terutama pada masa Orde Lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang. Dalam masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) ssetelah berjalannya masa reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi inipun belum banyak dikenal, karena hingga kini masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran, yakni sistem ekonomi Pancasila.

Ada tiga asas penting yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen pada tahun 2000) yang membentuk sistem ekonomi Indonesia, yakni kemanusiaan , persaudaraan, dan gotong royaong. Penekanan dari tiga asas tersebut adalah pada kehidupan individu dan masyarakat dalam keseimbangan dan keselarasan, yang diatur dalam TAP MPR No.II/MPR 1978.

Ketentuan – ketentuan dasar konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen) antara lain tercantum dalam pasal pasal berikut : 27, 33, dan 34 UUD 1945. Pasal 33 dianggap pasal terpenting yang mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia, yakni prinsip demokrasi ekonomi, sedangkan pasal 27 ayat 2 menetapkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak, dan pasal 34 menetapkan bahwa kaum masyarakat miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara Negara.

Atas desakan sejumlah kalangan setelah Orde Baru berakhir, maka pada tahun 2000 UUD diamandemen, dan hasil dari amandemen tersebut yang berupa revisi dari pasal 33, sesuai ketetapan 10 Agustus 2002 adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

II.1 SEJARAH EKONOMI PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA

            Menurut sistem ekonomi yang pernah diterapkan selama penjajahan Belanda, sejarah ekonomi kolonial Hindia Belanda dibagi dalam tiga episode, yakni :

1.       sistem merkantilisme ala VOC ( Vereenigde Oost – Indische Compagnie), sekitar tahun 1600 – 1800 yang penekanannya pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor.

2.      Sistem nonopoli Negara ala sistem tanam paksa, sekitar tahun 1830 – 1870

3.      Sistem ekonomi kapitalis liberal, sejak 1870 hingga 1945.

Sistem – sistem ekonomi ini disatu sisi meninggalkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia, namun di sisi lain melahirkan budaya cocok tanam, sistem uang, dan budaya industry. Bahkan pemerintah Hindia Belanda telah menjadikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Pada masa itu, Indonesia merupakan pengekspor terbesar sejumlah komoditas primer, khususnya gula, kopi, tembakau, teh, kina, karet, dan minyak kelapa sawit.

Pada decade 1930-anseluruh perkebunan Hindia Belanda mencapai luas hampir 3,8 juta hektare. Ekspornya mencapai 1,6 miliar, bank – bank bermunculan dan juga lahir lembaga pendidikan rakyat, yang pada awalnya dimodali oleh lumbung desa. Indusrtri manufaktur berkembang pesat, pasar modal muncul dan modal asing masuk dalam jumlah yang besar. Infrastruktur untuk mendukung perekonomian juga berkembang baik.

Namun perkembangan ekonomi yang pesat itu tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat. Dari penerimaan Hindia Belanda yang sekitar 670 juta gulden saat itu, 59,1 penduduk pribumi hanya mendapat 3,6 juta gulden (0,54 %),penduduk Tionghoa yang jumlahnya sekitar 1,3 juta orang dapat 0,4 juta gulden, dan sisanya 665 juta gulden (99,4%) dinikmati oleh warga Belanda yang Cuma berjumlah 241.000 jiwa.

II.2 SISTEM EKONOMI PADA ERA PENDUDUKAN JEPANG

            Pendudukan Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon.

II.3 EKONOMI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA

            Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun tidak berarti Indonesia bebas dari Belanda. Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda, yakni pada aksi polisi I dan II. Hingga pertengahan tahun 1965 indonesia dilanda gejolak politik di dalam  negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan rata – rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950 – an, dan setelah itu turun drastis menjadi hanya 1,9 % per tahun atau bahkan nyaris mengalami staglasi selama tahun 1965 – 1966. Laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 0,5 % dan 0,6 %.

            Defisit saldo neraca pembayaran (BoP) dan defisit APBN terus membesar dari tahun ke tahun. Selain itu, kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Memang pada masa pemerintahan Soekarno, selain manajemen moneter yang buruk, banyaknya rupiah yang dicetak disebabkan oleh kebutuhan pada saat itu untuk membiayai dua peperangan, yakni merebut Irian Barat dari pertikaian dengan Malaysia dan Inggris, ditambah lagi kebutuhan untuk membiayai penumpasan sejumlah pemberontakan di beberapa daerah di dalam negeri.

            Kebijakan ekonomi paling penting yang dilakukan kabinet Hatta adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50% atas Javasche Bank yang bernilai lebih dari 2,50 gulden Indonesia. Pada masa kabinet Natsir (kabinet pertama NKRI), untuk pertama kalinya merumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi, yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Pada masa kabinet Sukiman, kebijakan – kebijakan penting yang diambil adalah antara lain nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) dan penghapusan sistem kurs berganda. Pada masa kabinet Wilopo, langkah – langkah konkret yang diambil untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat itu diantaranya adalah memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalamAPBN, memperketat impor, melakukan  rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan jumlah personil, dan pengiritan pengeluaran pemerintah. Pada masa kabinet Ali I, yang dilakukan dalam bidang ekonomi adalah pembatasan impor dan kebijakan uang ketat untuk menekan laju uang beredar, dan penyempurnaan program benteng , mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan modal asing masuk Indonesia, pemberian bantuan khusus kepada pengusaha –pengusaha pribumi dan pembatalan secara sepihak persetujuan konferensi meja bundar sebagai usaha untuk menghilangkan sistem ekonomi kolonial.

            Selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal / modern seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersial, yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor informal / tradisional terhadap output nasional atau PDB didominasi oleh perusahaan – perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor. Keadaan ekonomi Indonesia menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda, ditambah lagi dengan peningkatan inflasi yang sangat tinggi pada dekade 1950-an. Buruknya perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan orde lama juga disebabkan oleh keterbatasan akan faktor – faktor produksi, seperti orang – orang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi, tenaga kerja dengan pendidikan / keterampilan yang tinggi, dana, teknologi, dan kemampuan pemerintah sendiri untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik.

            Pada akhir September 1945 terjadi kudeta yang gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak peristiwa itu terjadi suatu perubahan sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa Orde Lama, yakni dari pemikiran sosialis ke semikapitalis. Karena pelaksanaannya tidak baik mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di tanah air.

II.4 EKONOMI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

            Tepatnya sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintah kembali menjamin hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan lembaga – lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan IMF.

            Sasaran utama pemerintah adalah menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Ditambah lagidengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun (repelita) secara bertahap dengan target yang jelas sangat dihargai oleh negara – negara Barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk menanggulangi masalah – masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.

            Tujuan pelaksanaan repelita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi swasembada, terutama dalam kebutuhan beras. Untuk mencapai tujuan pemerintah melakukan program penghijauan di sektor pertanian. Dengan dimulainya program penghijauan, sektor pertanian nasional memasuki modernisasi dengan penerapan teknologi baru, khususnya dalam pengadaan sistem irigasi, pupuk, dan tata cara menanam. Pada bulan April 1969 repelita I dimulai dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutam dilihat pada tingkat makro. Pada awal repelita I PDB Indonesia tercatat 2,7 triliun rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun rupiah pada harga konstan, dan selanjutnya terus mengalami peningkatan.

            Akan tetapi, hasil pembangunan selama masa itu dapat dikatakan tidak terlalu memukau. Walaupun, jumlah orang miskin mengalami penurunan selama orde baru, tetapi jumlahnya masih besar dan kesenjangan ekonomi dan sosial cenderung melebar. Oleh karena itu, dalam usaha menghilangkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi terhadap kesenjangan dan kemiskinan, atau memperkecil trade off antara pertumbuhan dan kesenjangan atau kemiskinan.GBHN menyatakan dengan tegas pentingnya usaha – usaha untuk menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada waktu yang bersamaan.

II.5 EKONOMI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN TRANSISI   

            Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997 nilai tukar Baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan “jual”. Untuk mempertahankan nilai Baht agar tidak jatuh terus, pemerintah Thailand melakukan intervensi yang didukung oleh bank sentral Singapura. Akan tetapi pada tanggal 2 Juli 1997, bank sentral Thailand terpaksa mengumumkan bahwa nilai tukar baht dibebaskan dari ikatan dolar AS. Sejak itu nasibnya diserahkan sepenuhnnya kepada pasar. Pengumuman itu mendepresiasikan nilai baht sekitar 15% hingga 20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 baht per dolar AS.

            Apa yang terjadi di Thailand merembet ke Indonesia dan beberapa Negara Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang sekitar bulan juli 1997. Sejak saat itu posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Hari – hari dan bulan – bulan berikutnya kurs rupiah terus melemah, walupun sesekali mengalami penguatan beberapa poin. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak tambah buruk, pemerintah orde baru mengambil langkahlangkah konkrit, diantaranya adlah menunda proyek – proyek senilai Rp. 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja Negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah. Karena cadangan dolar AS di BI sudah mulai menipis, tanggal 8 Oktober 1997 pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF.

            Pada akhir bulan Oktober 1997, lembaga keuangan internasional mengumumkan paket bantuan keuangannya pada Indonesia yang mencapai 40 miliar dolar AS. Setelah pegumuman itu, pemerintah indonesiamengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Ini merupakan awal dari kehancuran perekonomian Indonesia. Paket program pemulihan ekonomi yang disyaratkan IMF pertama diluncurkan bulan November 1997, bersama pinjaman angsuran pertama senilai 3 miliar dolar AS. Dengan harapan nilai rupiah akan menguat dan stabil kembali. Akan tetapi nilai rupiah terus melemah. Kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pada waktu itu terus merosot membuat kesepakatan itu harus ditegaskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara pemerintah Indonesia dan IMF pada bulan Januari 1998.kesepakatan itu terdiri atas 50 butir kebijaksanaan – kebijaksanaan mecakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisai keuangan, dan reformasi struktural.

            Pemerintah Indonesia ternyata tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatannya dengan IMF. Akhirnya pencairan pinjaman angsuran kedua senilai 3 miliar dolar AS yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret 1998 terpaksa diundur. Padahal Indonesia tidak ada jalan lain selain bekerja sama dengan IMF.

            Setelah gagal dalam pelaksanaan kesepakatan pertama, dilakukan lagi perundingan baru antara pemerintah Indonesia dengan IMF dan dicapai lagi kesepakatan baru pada April 1998. Hasil kesepakatan itu dituangkan dalam satu dokumen bernama “Memorandum Tambahan tentang Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan”. Pada pertengahan tahun 1998, atas kesepakatan dengan IMF dibuat memorandum tambahan tentang kebijaksanaan ekonomi dan keuangan. Akan tetapi strategi menyeluruh stabilisasi dan reformasi ekonomi adalah tetap seperti yang tercantum dalam memorandum kebijaksanaan ekonomi dan keuangan yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1998.

            Krisis rupiah akhirnya memunculkan suatu krisis politik yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia. Diawali dengan penembakan oleh tentara terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti, tepatnya tanggal 13 Mei 1998,yang dikenal dengan sebutan Tragedi Trisakti. Kemudian pada tanggal 14 dan 15 Mei kota Jakarta dilanda kerusuhan yang juga dapat dikatakan palin besar dan paling sadis di Indonesia. Menjelang minggu – minggu terakhir bulan Mei 1998, DPR untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dikuasai / diduduki oleh ribuan mahasiswa/siswi dari puluhan perguruan tinggi Jakarta dan luar Jakarta. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya Dr. Habibie. Tanggal 23 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal dari terbentuknya pemerintahan transisi.

II.6 EKONOMI INDONESIA PADA MASA REFORMASI

            Pada pertengahan tahun 1999 KH Abdurrachman Wahid atau dikenal dengan sebutan Gus Dur terpilih sebagai presiden RI keempat dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Pemerintahan Gus Dur sering disebut juga pemerintahan reformasi. Pada awal pemerintahan reformasi masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor menaruh harapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan Gus Dur Untuk membangkitkan perekonomian Indonesia.

            Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif, dan pada tahun 2000 pemulihan perekonomian Indonesia lebih baik lagi. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama. Gus Dur mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapan – ucapan yang kontroversial yang membingungkan pelaku – pelaku bisnis. Sikap Gus Dur tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang klimaksnya adalah dikeluarkan peringatan resmi kepada Gus Dur lewat Memorandum I dan II. Gus Dur terancam turun dari jabatannya.

            Selain itu hubungan Indonesia dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaanya. Selain itu Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (negara – negara donor ). Bahkan Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru, jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet. Kondisi perekonomian nasional pada masa Gus Dur cenderung lebih buruk daripada saat pemerintahan Habibie.

Pada waktu itu banyak orang menduga bahwa apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, bahkan bias kembali negative. Gus Dur dan kabinetnya tidak menunjukkan keinginan politik yang sungguh – sungguh untuk menyelesaikan krisis ekonomi dengan tuntas .

            Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indicator ekonomi. Misalnya, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang negatif. Hal ini mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya terhadap prospek perekonomian Indonesia. Indikator kedua yang menggambarkan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pemerintahan Gus Dur adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pada maret 2001 ketika istana presiden dikepung para demonstran yang menuntu Gus Dur mundur, nilai tukar rupiah semakin merosot. Pada April 2001 sempat menyentuh 12.000 per dolar AS. Indikator – indikator lainnya adalah angka inflasi yang diprediksi dapat menembus dua digit, dan cadangan devisa yang pada minggu terakhir Maret 2000 menurun dari 29 miliar dolar AS menjadi 28,875 dolar AS.

            Setelah Presiden Gus Dur turun, Megawati menjadi presiden Indonesia yang kelima. Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur. Keterpurukan kondisi yang ditinggalkan Gus Dur kian terasa jika dilihat dari perkembangan indikator ekonomi lainnya, seperti tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, dan defisit APBN. Suku bunga untuk Sertifikat Bank Indonesia dari 13 % menjadi 17%. Bersamaan dengan itu suku bunga deposito perbankan juga ikut naik menjadi sekitar 18%, sehingga pada masa itu menimbulkan kekhawatiran bahwa bank – bank akan kembali melakukan bleeding .

            Inflasi juga sangat berat. Inflasi tahunan pada awal pemerintahan Gus Dur hanya sekitar 2%, sedangkan pada awal pemerintahan Megawati tingkat inflasi sudah mencapai 7,7%. Namun demikian, dalam era Megawati kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan, paling tidak dilihat dari pertumbuhan PDB. Pada tahun 2002 PDB Indonesia tumbuh 4,3% dibandingkan 3,8% pada tahun sebelumnya, dan kemajuan ini berlangsung terus hingga akhir periode megawati yang mencapai 5,1%. Kinerja ekspor juga membaik dengan pertumbuhan 5% tahun 2002 dibandingkan -9,3% tahun 2001, dan terus naik hingga mencapai 12% tahun 2004. Namun demikian, neraca perdagangan, yakni saldo ekspor – impor barang,  maupun transaksi berjalan, sebagai persentase dari PBD mengalami penurunan.

            Pada bulan – bulan pertama pemerintahan SBY, rakyat Indonesia, pelaku usaha luar dan dalam negeri maupun negara – negara donor serta lembaga – lembaga dunia, seperti IMF, Bank Dunia, dam ADB, sempat optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia 5 tahun kedepan akan jauh lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya sejak Soeharto lengser. Bahkan kabinet SBY dan lembaga – lembaga dunia tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 akan berkisar sedikit diatas 6%. Namun, pada pertengahan kedua tahun 2005 ekonomi Indonesia diguncang oleh dua peristiwa tak terduga, yakni naiknya harga minyak mentah (BBM) dipasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dua hal ini membuat pertumbuhan PDB tahun 2005 lebih rendah dari target tersebut.

            Walaupun Indonesia merupakan salah satu angggota OPEC, Indonesia juga impor BBM dalam jumlah yang semakin besar dalam beberapa tahun belakangan. Akibatnya Indonesia bukan saja menjadi net oil importer, tetapi juga sudah pengimpor BBM terbesar di Asia. Kenaikan harga BBM menimbulkan tekanan yang sangat berat  terhadap keuangan pemerintah. Akibatnya pemerintah terpaksa mengeluarkan suatu kebijkan yang tidak populis, yakni  mengurangi subsidi BBM, yang membuat harga BBM di pasar dalam negeri meningkat tajam. Tanggal 1 Oktober 2005, pemerintah menaikkan lagi harga BBM yang berkisar antara 50 % hingga 80%.  Kenaikan harga BBM di pasar dunia jelas  membuat defisit APBN tambah besar karena ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM semakin besar. Defisit APBN yang meningkat akan mengurangi kemampuan pemerintah lewat sisi pengeluarannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara di sisi lain, kenaikan harga BBM akan mengurangi kegiatan produksi didalam negeri akibat biaya produksi meningka, yang selanjutnya berdampak negatif terhadap ekspor yang berarti pengurangan cadangan devisa. Menurunya kegiatan ekonomi menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha yang selanjutnya akan memperbesar defisit APBN karena pendapatan pajak berkurang. Harga BBM yang naik juga mendorong inflasi di dalam negeri. Semua ini akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja, pengangguran , dan kemiskinan.

            Kenaikan harga BBM juga menjadi salah satu penyebab terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sudah berlangsuung sejak 2005 dengan volatilitas yang semakin tinggi. Selain itu pengaruh dari faktor – faktor non ekonomi juga berperan terhadap terus melemahnya rupiah, terutama kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

            Kombinasi antara kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai rupiah akan berdampak pada peningkatan inflasi. Secara fundamental tingginya inflasi di Indonesia disebabkan oleh masih tingginya ekspektasi inflasi terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan administered prices.dan perkembangan nilai tukar rupiah yang cenderung terus melemah. Seperti pada masa pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY juga berusaha menahan tingkaat inflasi serendah mungkin atau paling tidak tetap dalam satu digit. Menjelang akhir masa jabatan SBY, pperekonomian Indonesia menghadapi dua goncanngan eksternal, yakni harga BBM yang terus naik dan kenaikan harga pangan di pasar global. Kedua goncangan tersebut sangat mengancam kestabilan perekonomian nasional, khususnya tingkat inflasi.

III. PERTUMBUHAN EKONOMI, PDB, PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

III.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ( Economic Growth ) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor
produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994;10).

            Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat.

            Menurut Sadono Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

            Simon Kuznet mendefenisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya”.

b. Faktor – Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi

            Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP riil per kapita. ProdukDomestik bruto (Gross Domestic Product, GDP) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara.Kenaikan GDP dapat muncul melalui:

1.      Kenaikan penawaran tenaga kerja

Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak.Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama

2.       Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia

Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai olehkenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupunmenyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber dayamanusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi.

3.       Kenaikan produktivitas

Kenaikan produktivitas  masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksilebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. (Casedan Fair, 1999)

c. Teori – Teori Pertumbuhan Ekonomi

1.      Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stock barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka, dikemukanan suatu teori yang menjelaskan perkaitan antara pendapatan per kapita penduduk dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Akan tetapi jika penduduk semakin banyak maka akan berlaku hukum hasil lebih yang semakin berkurang,yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan.

2.       Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi : memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru.

3.       Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Donar dalam analisisnya bertujuan menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.

4.      Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Abramovits dan Solow dalan teori pertumbuhan Neo Klasik mengemukakan bahwa faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

III.2 PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional dapat dihitung sesuai data yang terkumpul dari fakta yang ada dimasyarakat.Penghitungan pendapatan nasional harus dilakukan secara cermat dan akurat karenasangat penting artinya bagi masyarakat. Sesuai dengan metode yang standar penghitungan PN diawali dengan perhitungan PDB.

PNB = PDB + F

PNN = PNB – D

PN = PNN – Ttl

Dimana :          F = Pendapatan neto atas faktor luar negeri

                                     D = Penyusutan

                                    Ttl = Pajak tak langsung neto

Jika tiga persamaan tersebut digabungkan akan didapat persamaan berikut :

PDB = PN + Ttl + D – F

Atau

PN = PDB + F – D - TTL

 Ada tiga pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

a.       Pendapatan Nasional dari Pendekatan Produksi (Product Approach)

Dengan pendekatan produksi, penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk suatu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barangbarang dan jasa-jasa tersebut. Jadi pendapatan nasional menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah semua barang dan jasa selama satu tahun. Barang dan jasa yang dimaksud adalah barang terakhir (final goods) atau barang jadi (finished goods), artinya barang yang langsung dapat diterima konsumen

b.      Pendapatan Nasional dari Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
Ditinjau dari pendekatan pendapatan, penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga keluarga. Atau dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama satu tahun. Pendapatan ini berupa sewa, upah dan gaji, bunga, dan laba usaha.

c.       Pendapatan Nasional dari Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian, sektor konsumen, perusahaan (investasi), pemerintah dan sektor perdagangan luar negeri. Atau dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran/belanja masyarakat dalam kurun waktu satu tahun.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional

Setiap komponen pendapatan nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pihak pembeli dan pihak penjual.

1.      Pihak pembeli atau konsumen, artinya pendapatan yang diterima oleh setiap konsumen dikeluarkan kembali untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/produsen. Pengeluaran untuk pembelian tersebut dinamakan pengeluaran konsumsi (C = consumption), dan pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi dinamakan tabungan (S = saving). Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa:

Keterangan:
Y         =          Tingkat pendapatan
C         =          Tingkat konsumsi
S          =          Tingkat tabungan

2.      Pihak penjual atau produsen, artinya barang-barang yang dihasilkan oleh produsen terdiri atas barang-barang konsumsi atau consumption (C) dan barang-barang modal atau investasi (I). Barang modal yang dimaksud di antaranya gedung, pabrik, jalan, alat angkut, mesin, dan barang konsumsi persediaan.

Dengan demikian pendapatan nasional dari pihak produsen dapat dirumuskan sebagai berikut.

Keterangan:
Y         =          tingkat pendapatan
C         =          tingkat konsumsi
 I          =          tingkat investasi

Dari kedua rumus tersebut dapat dianalisis, apabila nilai Y tetap dan terjadi peningkatan nilai C, maka hal ini berarti menurunkan nilai S sebesar kenaikan C. Sementara itu apabila I meningkat dan C tetap, maka dapat dipastikan Y nilainya naik. Dengan demikian S nilainya juga meningkat, masingmasing sebesar kenaikan I. Jadi, dapat disimpulkan bahwa besarnya I selalu diikuti oleh besarnya S, atau dapat dikatakan besarnya S sama dengan besarnya I. Bila ditulis akan didapat

rumus berikut ini.

Grafik investasi dalam negeri Indonesia tahun 2001–2005. Sumber: Tempo, 14 Agustus 2006

III.3 PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Ada kecenderungan (dapat dilihat sebagai suatu hipotesis) bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor penentu lain mendukung proses, seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku, dan teknologi tersedia.

1. Teori dan Bukti Empiris

            Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur lewis (teori migrasi) dan Hollis chenery (teori transformasi struktural).

            Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan eokonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama.

            Teori Chenery, dikenal dengan teori pattern of development, memfokuskan peda perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di NSB, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional  (subsistens) ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi.

            Di dalam kelompok negara-negara sedang berkembang (NSB), banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam tiga dekade terakhir ini, walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan antarnegara dalam jumlah faktor internal seperti berikut.

a. . Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri (basis ekonomi)

·         Suatu negara yang awal pembangunan ekonomi/industrialisasinya sudah memiliki industri-industri dasar, seperti mesin,besi dan baja yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat dibandingkan negara yang hanya memiliki industri-industri ringan, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, makanan, dan mimuman.

·         Besarnya pasar dalam negeri

Besarnya pasar domestik ditentikan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan riil per kapita.

·         Pola distribusi pendapatan

Walaupun tingkat pendapatan rata-rata perkapita naik pesat, tetapi kalau distribusinya sangat pincang, kenaikan pendapatan tersebut tidak terlalu berarti bagi pertumbuhan industri-industri selain industri-industri yang membuat barang-barang sederhana makanan dan minuman. Sepatu dan pakaian jadi (tekstil).

·         Karakteristik dari industrialisasi

Cara pelaksanaan atau strategi pengembangan industri yang diterapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan.

·         Keberadaan SDA

Ada kecenderungan bahwa yang kaya SDA mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi atau tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi (perubahan struktur) daripada negara yang miskin SDA.

·         Kebijakan perdagangan luar negeri

`     Fakta menunjukan bahwa di negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup    (inward looking), pola dan hasil industrialisasinya berbeda dibandingkan di negara-negara yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka (outward looking).

       b. Kasus Indonesia

            Kalau dilihat sejak awal era pemerintahan orde baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Namun demikian, penurunan rasio output pertanian terhadap PDB tersebut tidak berarti bahwa volume produksi di sektor tersebut berkurang selama periode tersebut (pertumbuhan rata-rata per tahun negatif). Penurunan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan output (rata-rata per tahun total) di sektor tersebut relatif lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan output dari sektor industri.

BAB III
PENUTUP

Dengan demikian dalam sistem ekonomi pancasila, perekonomian liberal maupun campuran harus dijauhkan karena terbukti hanya menyengsarakan kaum yang lemah serta mematikan kreatifitas yang potensial. Persaingan usaha pun harus selalu terus-menerus diawasi pemerintah agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan.

Indonesia seharusnya sudah belajar pada krisis ekonomi dan moneter yang mengguncang dunia pada tahun 1998, dengan hanya sektor pertanian dan perkebunan yang tumbuh positif dan turut menyelamatkan ekonomi domestik.

Belajar dari kasus itu, Indonesia sudah saatnya memberi perhatian utama pada bidang pertanian dan perkebunan, agar bisa keluar dari krisis pangan yang kini mengancam dunia. Maka dari itu setiap komoditas harus didekati secara spesifik karena masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda.

Pertumbuhan Ekonomi di setiap negara berbeda – beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu negara tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan / penghasilan dari penduduknya.Jika pendapatan Negara itu tinggi maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu negara itu di bawah rata ± rata maka pertumbuhan ekonominya juga rendah.

Waktu dapat mempengaruhi perjalanan kondisi perekonomian. Perjalanan waktu yang diiringi dengan perubahan dinamika, baik sosial dan politik, ternyata memberikan kontribusi pada kebijakan yang dihasilkan pada periode masing-masing pemerintah. Namun di tengah realita adanya keberlanjutan secara menyeluruh terhadap kebijakan dari setiap periode-periode pemerintahan sebelumnya, Indonesia masih mempunyai harapan terhadap kondisi perekonomian. Prospek ekonomi Indonesia ternyata didukung oleh kondisi yang signifikan, baik dari sisi mikro dan makro, serta sektoral.

Pertumbuhan ekonomi disetiap negara pun berbeda beda tergantung dengan pendapatan perkapita itu sendiri dan tergantung dengan pendapatan penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di Negaratersebut dan sebaliknya dengan rendah nya pendapatan penduduk itu sendiri maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan nasional pada Negara itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu Negara.Semua berpengaruh pada kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu Negara pun terusmemajukan pendapatan nasional mereka dengan menaikkan harga-harga kebutuhan pokokseperti bahan bakan minyak (BBM) dengan menjadikan pendapatan nasional yang akan lebih baik dan tingkat perekonomian kita pun semakin baik

Kita sebagai generasi mudalah yang dapat mengembangkan, mengubah, meningkatkan dan membangkitkan perekonomian Indonesia sehingga Indonesia dalam sektor ekonomi seimbang, sama dengan Negara lain bahkan dapat lebih tinggi dari Negara tetangga atau Negara maju lainnya. Karena dari letak geografis, jumlah penduduk, sumber daya alam Indonesialah yang terbanyak.

Demikianlah  makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kesalahan. Oleh sebab itu krtik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan. Agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

1. http://www.academia.edu/4531387/Makalah_Perekonomian_Indonesia

2. http://www.academia.edu/6194394/MAKALAH_PERTUMBUHAN_EKONOMI

3. Tambunan, T.H Tulus. 2009. Perekonomian Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.