BAB I
PENDAHULUAN
Industrialisasi adalah suatu proses
perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem
pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi
juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat berfokus pada
ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan
penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi
erat hubungannya dengan inovasi teknologi.
Dalam Industrialisasi ada perubahan
filosofi manusia dimana manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi
lebih kepada rasionalitas (tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi).
Menurut para peniliti ada faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan
pengembangan perusahaan. Mulai dari lingkungan politik dan hukum
yang menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan, bisa juga dengan sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan juga sumber
daya manusia yang cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi
dengan pekerjaannya
Negara pertama yang melakukan
industrialisasi adalah Inggris ketika terjadi revolusi industri pada abad ke 18. Pada akhir abad ke 20, Negara di Asia Timur telah menjadi bagian dunia yang paling banyak
melakukan industrialisasi.
Neraca pembayaran adalah sebuah catatan sistematis dari
semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman) yang
terjadi antara penduduk dalam nengeri pada suatu negara negara dengan penduduk
luar negeri selama jangka waktu tertentu biasanya satu tahun dan biasa
dinyatakan dalam dolar AS. Neraca pembayaran ini sangat berguna karena
menununjukan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan
internasional dari suatu negara dengan begitu kita bisa mengetahui secara
terperinci. Lemabaga keuangan seperti IMF, bank dunia dan negara-negara donor
juga menggunakan pemberi bantuan keuangan kepada suatu negara. Rekening neraca
pembayaran dalam upaya mengetahui apa yang sedang berlangsung pada perdagangan
internasional, pemerintah mengawasi transaksi antar negara yang disusun dalam
rekening neraca pembayaran.
BAB II
ISI
I. INDUSTRIALISASI
1. Konsep dan Tujuan Industrialisasi
Dalam sejarah pembangunan ekonomi,
konsep industrialisasi berawal dari revolusi industry pertama pada pertengahan
abad 18 di Inggris dengan penemuan metode baru untuk pemintalan dan penenunan
kapas yang menciptakan spesialisasi dalam produksi dan peningkatan
produktivitas dari factor produksi yang digunakan. Setelah itu, inovasi dan
penemuan baru dalam pengolahan besi dan mesin uap yang mendorong inovasi dalam
pembuatan antara lain besi baja, kereta api dan kapal tenaga uap.
Revolusi industry kedua akhir abad 18 dan awal abad 19 dengan berbagai perkembangan teknologi dan inovasi membantu laju industrialisasi. Setelah PD II muncul berbagai teknologi baru seperti produksi masal dengan menggunakan assembly line, tenaga listrik, kendaraan bermotor, penemuan barang sintetis dan revolusi teknologi komunikasi, elektronik, bio, computer dan penggunaan robot.
Revolusi industry kedua akhir abad 18 dan awal abad 19 dengan berbagai perkembangan teknologi dan inovasi membantu laju industrialisasi. Setelah PD II muncul berbagai teknologi baru seperti produksi masal dengan menggunakan assembly line, tenaga listrik, kendaraan bermotor, penemuan barang sintetis dan revolusi teknologi komunikasi, elektronik, bio, computer dan penggunaan robot.
2. Faktor – Faktor Pendorong
Industrialisasi
Berikut ini adalah faktor-faktor pokok yang
menyebabkan suatu industri / perindustrian dapat berkembang dengan baik apabila
dimiliki, antara lain adalah :
A. Faktor Pokok
1. Modal
Modal digunakan untuk membangun aset, pembelian bahan baku, rekrutmen tenaga kerja, dan lain sebagainya untuk menjalankan kegiatan industri. Modal bisa berasal dari dalam suatu negara serta dari luar negeri yang disebut juga sebagai penanaman modal asing (PMA).
Modal digunakan untuk membangun aset, pembelian bahan baku, rekrutmen tenaga kerja, dan lain sebagainya untuk menjalankan kegiatan industri. Modal bisa berasal dari dalam suatu negara serta dari luar negeri yang disebut juga sebagai penanaman modal asing (PMA).
2. Tenaga Kerja
Tenaga kerja dengan jumlah dan standar kualitas yang sesuai dengan kebutuhan suatu perindustrian tentu akan membuat industri tersebut menjadi lancar dan mempu berkembang di masa depan. Jika suatu negara kelebihan tenaga kerja, maka salah satu solusi yang baik adalah mengirim tenaga kerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja asing. Contohnya indonesia dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW). Jika suatu negara kekurangan tenaga kerja maka salah satu jalan keluarnya adalah mendatangkan tenaga kerja asing dari luar negaranya.
Tenaga kerja dengan jumlah dan standar kualitas yang sesuai dengan kebutuhan suatu perindustrian tentu akan membuat industri tersebut menjadi lancar dan mempu berkembang di masa depan. Jika suatu negara kelebihan tenaga kerja, maka salah satu solusi yang baik adalah mengirim tenaga kerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja asing. Contohnya indonesia dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW). Jika suatu negara kekurangan tenaga kerja maka salah satu jalan keluarnya adalah mendatangkan tenaga kerja asing dari luar negaranya.
3. Bahan Mentah / BahanBaku
Bahan baku adalah salah satu unsur penting yang sangat mempengaruhi kegiatan produksi suatu industri. Tanpa bahan baku yang cukup maka proses produsi dapat terhambat dan bahakan terhenti. Untuk itu pasokan bahan mentah yang cukup baik dari dalam maupun luar negeri / impor dapat melancarkan dam mempercepat perkembangan suatu industri.
Bahan baku adalah salah satu unsur penting yang sangat mempengaruhi kegiatan produksi suatu industri. Tanpa bahan baku yang cukup maka proses produsi dapat terhambat dan bahakan terhenti. Untuk itu pasokan bahan mentah yang cukup baik dari dalam maupun luar negeri / impor dapat melancarkan dam mempercepat perkembangan suatu industri.
4. Transportasi
Sarana transportasi sangat vitas dibutuhkan suatu industri baik untuk mengangkut bahan mentah ke lokasi industri, mengangkut dan mengantarkan tenaga kerja, pengangkutan barang jadi hasil output industri ke agen penyalur / distributor atau ke tahap produksi selanjutnya, dan lain sebagainya. Terbayang bila transportasi untuk kegiatan tadi terputus.
Sarana transportasi sangat vitas dibutuhkan suatu industri baik untuk mengangkut bahan mentah ke lokasi industri, mengangkut dan mengantarkan tenaga kerja, pengangkutan barang jadi hasil output industri ke agen penyalur / distributor atau ke tahap produksi selanjutnya, dan lain sebagainya. Terbayang bila transportasi untuk kegiatan tadi terputus.
5. Sumber Energi / Tenaga
Industri yang modern memerlukan sumber energi / tenaga untuk dapat menjalankan berbagai mesin-mesin produksi, menyalakan perangkat penunjang kegiatan bekerja, menjalankan kendaraan-kendaraan industri dan lain sebagainya. Sumber energi dapat berwujud dalam berbagai bentuk seperti bahan bakar minyak / bbm, batubara, gas bumi, listrik, metan, baterai, dan lain sebagainya.
Industri yang modern memerlukan sumber energi / tenaga untuk dapat menjalankan berbagai mesin-mesin produksi, menyalakan perangkat penunjang kegiatan bekerja, menjalankan kendaraan-kendaraan industri dan lain sebagainya. Sumber energi dapat berwujud dalam berbagai bentuk seperti bahan bakar minyak / bbm, batubara, gas bumi, listrik, metan, baterai, dan lain sebagainya.
6. Marketing / Pemasaran Hasil Output
Produksi
Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan / profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan produksi berikutnya, memperluas pangsa pasar, memberikan dividen kepada pemegang saham, membayar pegawai, karyawan, buruh, dan lain-lain.
B. Faktor Penunjang / Faktor Pendukung
Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan / profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan produksi berikutnya, memperluas pangsa pasar, memberikan dividen kepada pemegang saham, membayar pegawai, karyawan, buruh, dan lain-lain.
B. Faktor Penunjang / Faktor Pendukung
1. Kebudayaan Masyarakat
Sebelum membangun dan menjalankan kegiatan industri sebaiknya patut dipelajari mengenai adat-istiadat, norma, nilai, kebiasaan, dan lain sebagainya yang berlaku di lingkungan sekitar. Tidak sensitif terhadap kehidupan masyarakat sekitar mampu menimbulkan konflik dengan penduduk sekitar. Selain itu ketidak mampuan membaca pasar juga dapat membuat barang hasil produksi tidak laku di pasaran karena tidak sesuai dengan selera konsumen, tidak terjangkau daya beli masyarakat, boikot konsumen, dan lain-lain.
Sebelum membangun dan menjalankan kegiatan industri sebaiknya patut dipelajari mengenai adat-istiadat, norma, nilai, kebiasaan, dan lain sebagainya yang berlaku di lingkungan sekitar. Tidak sensitif terhadap kehidupan masyarakat sekitar mampu menimbulkan konflik dengan penduduk sekitar. Selain itu ketidak mampuan membaca pasar juga dapat membuat barang hasil produksi tidak laku di pasaran karena tidak sesuai dengan selera konsumen, tidak terjangkau daya beli masyarakat, boikot konsumen, dan lain-lain.
2. Teknologi
Dengan berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu akan dapat membantu industri untuk dapat memproduksi dengan lebih efektif dan efisien serta mampu menciptakan dan memproduksi barang-barang yang lebih modern dan berteknologi tinggi.
Dengan berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu akan dapat membantu industri untuk dapat memproduksi dengan lebih efektif dan efisien serta mampu menciptakan dan memproduksi barang-barang yang lebih modern dan berteknologi tinggi.
3. Pemerintah
Pemerintah adalah bagian yang cukup penting dalam perkembangan suatu industri karena segala peraturan dan kebijakan perindustrian ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparat-aparatnya. Pemerintahan yang stabil mampu membantu perkembangan industri baik dalam segi keamanan, kemudahan-kemudahan, subsidi, pemberian modal ringan, dan sebagainya.
Pemerintah adalah bagian yang cukup penting dalam perkembangan suatu industri karena segala peraturan dan kebijakan perindustrian ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparat-aparatnya. Pemerintahan yang stabil mampu membantu perkembangan industri baik dalam segi keamanan, kemudahan-kemudahan, subsidi, pemberian modal ringan, dan sebagainya.
4. Dukungan Masyarakat
Semangat masyarakat untuk mau membangun daerah atau negaranya akan membantu industri di sekitarnya. Masyarakat yang cepat beradaptasi dengan pembangunan industri baik di desa dan di kota akan sangat mendukung sukses suatu indutri.
Semangat masyarakat untuk mau membangun daerah atau negaranya akan membantu industri di sekitarnya. Masyarakat yang cepat beradaptasi dengan pembangunan industri baik di desa dan di kota akan sangat mendukung sukses suatu indutri.
5. Kondisi Alam
Kondisi alam yang baik serta iklim yang bersahabat akan membantu industri memperlancar kegiatan usahanya. Di Indonesia memiliki iklim tropis tanpa banyak cuaca yang ekstrim sehingga kegiatan produksi rata-rata dapat berjalan dengan baik sepanjang tahun.
Kondisi alam yang baik serta iklim yang bersahabat akan membantu industri memperlancar kegiatan usahanya. Di Indonesia memiliki iklim tropis tanpa banyak cuaca yang ekstrim sehingga kegiatan produksi rata-rata dapat berjalan dengan baik sepanjang tahun.
6. Kondisi Perekonomian
Pendapatan masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk industri, sehingga efeknya akan sangat baik untuk perkembangan perindustrian lokal maupun internasional. Di samping itu Saluran distribusi yang baik untuk menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen juga menjadi hal yang sangat penting.
Pendapatan masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk industri, sehingga efeknya akan sangat baik untuk perkembangan perindustrian lokal maupun internasional. Di samping itu Saluran distribusi yang baik untuk menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen juga menjadi hal yang sangat penting.
3. Permasalahan Industrialisasi
Industrialisasi di negara berkembang pada
umumnya dilakukan sebagai upaya mengganti barang impor, dengan mencoba membuat
sendiri komoditi-komoditi yang semula selalu diimpor. Mengalihkan permintaan impor dengan melakukan
pemberdayaan produksi dari dalam negeri. Strategi yang pertama dilakukan adalah
pemberlakuan hambatan tarif terhadap impor produk-produk tertentu. Selanjutnya
disusul dengan membangun industri domestik untuk memproduksi barang-barang yang
biasa di impor tersebut. Ini biasanya dilaksanakan melalui kerja sama dengan
perusahaan-perusahaan asing yang terdorong untuk membangun industri di kawasan
tertentu dan unit-unit usahanya di negara yang bersangkutan, dengan dilindungi
oleh dinding proteksi berupa tarif.
Selain itu, mereka juga diberi
insentif-insentif seperti keringanan pajak, serta berbagai fasilitas dan
rangsangan investasi lainnya. Untuk industri kecil yang baru tumbuh terutama di
negara yang sedang berkembang. Industri yang baru dibangun belum memiliki
kemampuan yang memadai untuk berkompetisi secara frontal dengan industri mapan
dari negara-negara yang sudah maju. Industri negara maju sudah berada di jalur
bisnisnya dalam waktu yang sudah lama dan sudah mampu melakukan efisiensi dalam
proses-proses produksinya. Mereka mempunyai informasi dan pengetahuan yang
cukup tentang optimisasi proses produksi, situasi dan karateristik pasar, serta
kondisi pasar tenaga kerja sehingga mereka mampu menjual produk yang berharga
murah di pasar internasional tetapi masih tetap bisa menghasilkan keuntungan
yang memadai.
Dibeberapa negara, para produsen domestik
mereka tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik tanpa tarif, akan
tetapi juga untuk ekspor ke pasar internasional. Hal ini bisa mereka lakukan
karena mereka telah mampu menghasilkan produk tersebut dengan struktur biaya
yang murah sehingga harga yang ditawarkan sangat kompetitif dan mampu bersaing
di pasar luar negeri, maka banyak pemerintahan negara-negara dunia ketiga yang
tertarik dan menerapkan strategi industrialisasi substitusi impor tersebut.
Perekonomian nasional memiliki berbagai
permasalahan dalam kaitannya dengan sektor industri dan perdagangan:
1. Industri nasional selama ini lebih
menekankan pada industri berskala luas dan industri teknologi tinggi. Adanya
strategi ini mengakibatkan berkembangnya industri yang berbasis impor.
Industri-industri tersebut sering terpukul oleh depresiasi mata uang rupiah
yang tajam,
2. Penyebaran industri belum merata
karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Industri yang hanya terkonsentrasi
pada satu kawasan ini tentulah tidak sejalan dengan kondisi geografis Indonesia
yang menyebut dirinya sebagai negara kepulauan.
3. Lemahnya kegiatan ekspor Indonesia
yang tergantung pada kandungan impor bahan baku yang tinggi, juga masih
tingginya tingkat suku bunga pinjaman bank di Indonesia, apalgi belum
sepenuhnya Indonesia diterima di pasar internasional
4. Komposisi komoditi ekspor Indonesia
pada umumnya bukan merupakan komoditi yang berdaya saing, melainkan karena
berkaitan dengan tersedianya sumber daya alam - seperti hasil perikanan, kopi,
karet, dan kayu. tersedianya tenaga kerja yang murah – seperti pada industri
tekstil, alas kaki, dan barang elektronik
5. Komoditi primer yang merupakan
andalan ekspor Indonesia pada umumnya dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai
tambah yang diperoleh sangat kecil. Misalnya Indonesia mengekspor kayu dalam
bentuk gelondongan, yang kemudian diimpor lagi dalam bentuk mebel karena
terbatasnya penguasaan desain dan teknologi.
6. Masih relatif rendahnya kualitas
sumber daya manusia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal
dan pola pelaksanaan pelatihan yang cebderung masih bersifat umum dan kurang
berorientasi pada perkembangan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, rendahnya
kualitas sumber daya manusia akibat dari pola penyerapan tenaga kerja di masa
lalu yang masih mementingkan pada jumlah tenaga manusia yang terserap.
ketimbang kualitas tenaga manusianya.
Beberapa ahli menilai penyebab utama dari
kegagalan Indonesia dalam berindustri adalah karena industri Indonesia sangat
tergantung pada impor sumber-sumber teknologi dari negara lain, terutama
negara-negara yang telah maju dalam berteknologi dan berindustri.
Ketergantungan yang tinggi terhadap impor teknologi ini merupakan salah satu
faktor tersembunyi yang menjadi penyebab kegagalan dari berbagai sistem
industri dan sistem ekonomi di Indonesia. Sistem industri Indonesia tidak
memiliki kemampuan pertanggungjawaban dan penyesuaian yang mandiri. Karenanya
sangat lemah dalam mengantisipasi perubahan dan tak mampu melakukan
tindakan-tindakan pencegahan untuk menghadapi terjadinya perubahan tersebut.
Tuntutan perubahan pasar dan persaingan antar industri secara global tidak
hanya mencakup perubahan di dalam corak, sifat, kualitas, dan harga dari
komoditas yang diperdagangkan, tetapi juga tuntutan lain yang muncul karena
berkembangnya idealisme masyarakat dunia terhadap hak azasi manusia,
pelestarian lingkungan, liberalisasi perdagangan, dan sebagainya. Gerak ekonomi
Indonesia sangat tergantung pada arus modal asing yang masuk atau keluar
Indonesia serta besarnya cadangan devisa yang terhimpun melalui perdagangan dan
hutang luar negeri.
Kebijakan yang telah secara berkelanjutan
ditempuh tersebut, teramati tidak mampu membawa ekonomi Indonesia menjadi makin
mandiri, bahkan menjadi tergantung pada:
a.
ketergantungan kepada pendapatan ekspor,
b.
ketergantungan pada pinjaman luar negeri,
c.
ketergantungan kepada adanya investasi asing,
d.
ketergantungan akan impor teknologi dari negara-negara industri.
4. Strategi Pembangunan Sektor
Industri
Era globalisasi
ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi, berdampak sangat
ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha.
Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari
pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, dunia usaha pun harus menerima
kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan cepat
usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya masa edar produk, serta semakin
rendahnya margin keuntungan. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri,
keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi
pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan,
sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun
dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.
Atas dasar
pemikiran tersebut kebijakan dalam pembangunan industri Indonesia harus dapat
menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu mengantisipasi
perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. Persaingan internasional
merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara, sehingga fokus strategi
pembangunan industri pada masa depan adalah membangun daya saing sektor
industri yang berkelanjutan di pasar domestik.
Dalam situasi yang
seperti itu, maka untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan
dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta
mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri
nasional memerlukan arahan dan kebijakan yang jelas. Kebijakan yang mampu
menjawab pertanyaan, kemana dan seperti apa bangun industri Indonesia dalam
jangka menengah, maupun jangka panjang.
Untuk menjawab dan
mengantisipasi berbagai masalah, issue, serta tantangan di atas, Departemen
Perindustrian telah menyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yang telah
disepakati oleh berbagai pihak terkait, dimana pendekatan pembangunan industri
dilakukan melalui Konsep Klaster dalam konteks membangun daya saing industri
yang berkelanjutan. Sesuai dengan kriteria daya saing yang ditetapkan untuk
kurun waktu jangka menengah (2005-2009) telah dipilih pengembangan klaster
industri inti termasuk pengembangan industri terkait dan industri penunjang.
Strategi industrialisasi
1. Strategi Subtitusi Impor
·
Lebih menekankan pada
pengembangan industry yang berorientasi pada pasar domestic
·
Strategi subtitusi
impor adalah industry domestic yang membuat barang menggantikan impor
·
Dilandasi oleh
pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan
mengembangkan industry dalam negeri
yang memproduksi barang pengganti impor. Pertimbangan yang lajim digunakan
dalam memilih strategi ini adalah:
a.
SDA dan factor
produksi lain (terutama tenaga kerja) cukup tersedia
b.
Potensi permintaan
dalam negeri memadai
c.
Pendorong perkembangan
sector industry manufaktur dalam negeri
d.
Dengan perkembangan
industry dalam negeri, kesempatan kerja lebih luas
e.
Dapat mengurangi
ketergantungan impor
2. Penerapan strategi subtitusi impor dan hasilnya di Indonesia
·
Industry manufaktur
nasional tidak berkembang baik selama orde baru
·
Ekspor manufaktur
Indonesia belum berkembang dengan baik
·
Kebijakan proteksi
yang berlebihan selama orde baru menimbulkan high cost economy
·
Teknologi yang
digunakan oleh industry dalam negeri, sangat diproteksi
3. Strategi Promosi Ekspor
·
Lebih berorientasi ke
pasar internasional dalam pengembangan usaha dalam negeri
·
Tidak ada
diskriminasi dalam pemberian insentif dan fasilitas kemudahan lainnya dari
pemerintah
·
Dilandasi pemikiran
bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai jika produk yang
dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor
·
Strategi promosi
ekspor mempromosikan fleksibilitas dalam pergeseran sumber daya ekonomi yang
ada mengikuti perubahan pola keunggulan komparatif
4. Kebijakan industrialisasi
Dirombaknya
system devisa sehingga transaksi luar negeri lebih bebas dan sederhana. Dikuranginya
fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan Negara dan kebijakan
pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sector swasta bersama-sama dengan BUMN.
5. Mencari Data – Data Statistik PDB
Tahun – Tahun Akhir Berdasarkan Sektor dan Bandingkan Peran Sektor Industri dan
Faktor Lainnya.
Sektor Industri
Pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang bertujuan antara lain tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut, masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara yang membangun termasuk Indonesia adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.
Pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang bertujuan antara lain tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut, masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara yang membangun termasuk Indonesia adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.
Kebanyakan negara maju menganggap sektor industri merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan perekonomian karena mampu memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk lainnya seperti pertanian. Oleh karena itu strategi industrialisasi sering digunakan untuk mencapai kesejahteraan. Akan tetapi, sektor industri dapat berkembang dengan efisien jika didukung oleh pembangunan dan pengembangan di sektor lainnya. Demikian juga dengan pembangunan di sektor pertanian perlu didukung oleh pembangunan di sektor lainnya, sehingga tidak terjadi kepincangan dalam pembangunan. Sektor pertanian yang handal merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industry dan jasa. Pengamatan empiris menunjukkan bahwa sebagian besar negara hanya dapat mencapai tahapan tinggal landas menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor industri dan jasa setelah didahului oleh kemajuan di sektor pertanian (Rostow, 1960).
Investasi
dilakukan untuk membentuk faktor produksi kapital, dimana sebagian dari
investasi tersebut digunakan untuk pengadaan berbagai barang modal yang akan
digunakan dalam kegiatan proses produksi. Melalui investasi, kapasitas produksi
dapat ditingkatkan yang kemudian mampu untuk meningkatkan output, dan pada
akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan. Keberhasilan suatu Negara dapat
dinilai dengan berbagai ukuran agregat yang secara umum dapat diukur melalui
besaran pendapatan nasional. Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk
menilai keberhasilan ekonomi suatu bangsa, pendapatan nasional cukup representatif
dan sangat lazim digunakan. Rincian pendapatan nasional berdasarkan sektor dapat
menerangkan struktur perekonomian suatu Negara. Disamping itu, besarnya
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dapat diukur dari besaran
pendapatan nasional.
Dari keseluruhan angkatan kerja pada tahun 2005, sekitar 62.2 juta orang (58.8%) berada di wilayah pedesaan, sedangkan 43.6 juta orang (41.2%) berada di wilayah perkotaan. Dari angka tersebut, angkatan kerja yang termasuk ke dalam kategori pengangguran terbuka berjumlah 10.8 juta orang (10.3%), atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 10.3 juta orang (9.9%). Secara geografis, sejumlah 5 juta orang (45.7%) pengangguran terbuka berada di wilayah pedesaan dan 5.9 juta orang (54.3%) berada di wilayah perkotaan. Selanjutnya, sebanyak 3.9 juta orang dari total angka pengangguran terbuka merupakan penganggur usia muda (15-24 tahun), atau meningkat dibanding tahun 2004 yang berjumlah 3.4 juta orang (BPS, 2006).
Secara ekonomis, upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masih belum mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Di samping kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih terbatas, kemampuan menciptakan lapangan kerja relatif kecil dan terdapat kecenderungan mengalami penurunan.
Secara teoretis, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi terjadi peningkatan investasi. Sementara dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung didorong oleh peningkatan konsumsi. Investasi sendiri cenderung tidak meningkat dan bahkan dalam beberapa tahun sebelumnya mengalami penurunan. Dengan demikian, meskipun perekonomian telah meningkat namun penciptaan lapangan kerja sangat lambat. Studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pertanian akan meningkatkan PDB, kemudian direspon dengan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga proporsi pengangguran dapat ditekan sebesar 4.9%.
Selama terjadinya krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja secara nasional mengalami penurunan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 memperlihatkan
bahwa sektor industri yang selama ini diharapkan menjadi sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu bertahan. Melihat kenyataan tersebut, banyak kalangan khususnya ahli-ahli ekonomi pertanian Indonesia mendesak agar sektor pertanian berperan kembali sebagai engine of growth perekonomian Indonesia, karena sektor pertanian merupakan sektor yang mengandalkan keunggulan komparatif yang berbasiskan sumberdaya domestik. Namun sejak adanya krisis
ekonomi, aliran dana investasi khususnya di sektor pertanian mengalami penurunan. Padahal
dana investasi tersebut sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan, menyediakan lapangan kerja dan bahan baku bagi industri. Selama periode 1994-1996, sesuai laporan perekonomian Indonesia tahun 1997 menunjukkan bahwa sektor industri adalah penyumbang nilai tambah terbesar, juga tercatat sebagai sektor ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan terbesar. Meskipun demikian tingkat elastisitas kesempatan kerja terhadap PDB untuk sektor industri hanya sebesar 0.03. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan nilai tambah sektor industri yang tinggi tidak menjamin terciptanya kesempatan kerja. Karena pertumbuhan sektor tersebut antara lain dipengaruhi oleh konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, jika faktor investasi yang paling dominan dalam pertumbuhan, maka pelaksanaan investasi di sektor industri bersifat padat modal (capital intensive), sehingga kesempatan kerja yang tercipta tidak besar. Tabel 3. Elastisitas Kesempatan Kerja Tahun 1999-2003
II.
NERACA PEMBAYARAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA MODAL ASING
1.
Neraca Pembayaran
Apakah itu neraca pembayaran
(BOP) ? Neraca pembayaran adalah sebuah catatan sistematis dari semua transaksi
ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman) yang terjadi antara
penduduk dalam nengeri pada suatu negara negara dengan penduduk luar negeri
selama jangka waktu tertentu biasanya satu tahun dan biasa dinyatakan dalam
dolar AS. Neraca pembayaran ini sangat berguna karena menununjukan struktur dan
komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional dari suatu negara
dengan begitu kita bisa mengetahui secara terperinci. Lemabaga keuangan seperti
IMF, bank dunia dan negara-negara donor juga menggunakan pemberi bantuan
keuangan kepada suatu negara.
Rekening neraca pembayaran dalam
upaya mengetahui apa yang sedang berlangsung pada perdagangan internasionla,
pemerintah mengawasi transaksi anat negara yang disusun dalam rekening neraca
pembayaran. Transaksi berjalan (currrent account) mencatat transaksi pembayaran
yang muncul dari perdangan barang dan jasa serta dari ppendapatan berupa bunga,
keuntungan, dan deviden dari modal yang dimiliki di satu negara dan di
investasikan di negara lain. Neraca Pembayaran secara Keseluruhan Harus
Berimbang Pada nilai yang berlaku antara dolar dan yen, para pemegang yen ingin
membeli dolar lebih banyak dari para pemegang dolar yang menginginkan yen. Akan
tetapi, para pemegang yen sesungguhnya tidak dapat membeli lebih banyak dolar
dari yang bisa dijual oleh para pemegang dolar. Disebabkan jumlah dolar yang
diminta melebihi jumlah yang ditawarkan.
Pada penjelasan di atas berlaku
kaidah, bila kita menjumlahkan semua penerimaan, maka semuanya harus sama
dengan seluruh pembayaran yang dilakukan oleh pemegang dolar. Hubungan tersebut
dapat dinyatakan dalam persamaan:
C_R+ K_R+
F_R=C_P+ K_P+F_P
Dimana:
C : Transaksi
Berjalan
K : Neraca
Modal
F :
Transaksi pemerintah
P :
Pembayaran
R :
Penerimaan
BOP
terdiri atas tiga saldo, yakni saldo neraca transakski berjalan (TB), saldo
neraca modal (CA), dan saldo neraca moneter (MA)
• Neraca Saldo (TB) : jumlah saldo
dari neraca perdagangan (NP) yang dimana mencatat ekspor (X) dan impor (M)
barang, yang mencatat X dan M juga terrmasuk pendapatan royalti dan bunga
deposito, dan kiriman uang tenaga kerja indonesia di luar negeri. Yakni yang
mencatat transaksi keuangan internasioannl sepihak atau tanpa melakukan
kegiatan tertentu sebagai kmpensasi dari pihak penerim. Contohnya seperti
mendapat hibah atau bantuan dari luar negeri.
• Neraca modal (CA) : neraca yang
mencatat arus modal (K) jangka pendek dan jangka panjang yang masuk dan keluar.
Berbeda dengan pencatatan pada TB dalam CA , M modal atau arus K masuk dianggap
sebagi keuntungan bagi negra yang bersangkutan, oleh sebab itu dicatat sebagai
transaksi kredit (positif) sedangkan arus kas K keluar (kerugian) dicatat
sebagai transaksi debit (negatif)
• MA atau disebut juga ‘lalu lintas
moneter’ yaitu neraca yang mencatat perubahan cadangan devisa yang masuk dan
keluar dari suatu negara dalam suatu periode tertentu yang dicatat oleh bank
centralnya, Sehinggakeluar masuknya devisa tercatat dengan jelas dan detail.
Sedangkan perubahan CD atau saldo devisa yang diperoleh dari penjumlahan saldo
TB dan saldo CA, jadi bukan CD yang dicatat secara resmi, disebut neraca
cadangan (RA).
Transaksi barang dan jasa
• Persamaan
penghasilan nasional :
Y = C + I + G + ( X – M )
Keterangan :
Y = Penghasilan Nasional
C = Pengeluaran Konsumsi
I
= Pengeluaran Investasi
G = Pengeluaran Pemerintah
X = Ekspor
M = Impor
( X – M ) merupakan neraca
pembayaran (netto). Apabila (X – M) positip berarti ( C + I + G ) <
Y,implikasinya bahwa suatu negara menghasilkan lebih banyak dari yang digunakan
sehingga kelebihan dijual di luar negeri, ( X – M ) bernilai negatip berarti
negara itu pengeluarannya lebih besar dari pada yang dihasilkan.
Transaksi Modal
Transaksi modal terdiri:
1.
Transaksi modal jangka pendek:
·
Kredit untuk perdagangan dari negara lain (kredit)
·
Kredit perdagangan kepada penduduk negara lain
(debet)
·
Deposit bank di LN (debet)
·
Deposit bank dalam negeri milik penduduk negara
lain (kredit)
·
Pembelian surat berharga LN jk. pendek (debet)
·
Penjualan surat berharga jk. pendek kpd penduduk
LN (kredit)
2.
Transaksi modal jangka panjang:
·
Investasi langsung di luar negeri (transaksi
debet )
·
Investasi asing di dalam negeri (transaksi
kredit ).
·
Pembelian surat berharga jangka panjang penduduk
LN (debet)
·
Pembelian surat berharga jangka panjang DN oleh
penduduk LN (kredit)
2.
MODAL
Modal yang
dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,
badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh
modalnya dimiliki oleh pihak asing.
1.
Manfaat bagi negara pemberi dan penerima
Seperti
halnya perdagangan internasioonal, mobilisasi K antar negara mempunyai manfaat
bagi pengekspor maupun pengimpor K tersebut. Manfaat yang dimaksud diatas dapat
di jelaskan secara teoritis sebagai berikut, ada dua negara yakni mempunyai modal
yang sangat berrlimpah (Negara A) dan negara miskin (Negara B) . ada dua buah
kurva dengan tingkat pengembaliannya yang bberbeda atau tingkat keuntungan atas
1 dolar tambahan dinegara A dan B. Kurva tersebut berlereng menurun yang
mencerminkan efisiensi marginal I. Apabila tidak ada arus K antarnegara, keuntungan
di A dan Bmasing-mamsing adalah sebesar rA dan rB. Dari gambar tersebut jelas
terlihat bahwa terdapat keuntungan global dalam keuntungan I sampai pada
akhirnya realokasi dana I tersebut menyamakan keuntungan di kedua negara.
2.
Pembiayaan defisit tabungan-investasi (S-I Gap)
Bagi
negara kita, K asing sangat diperlukan bukan hanya untuk membiayai defisit TB
(M) atau menutupi kekurangan CD, tetapi untuk membiayai I di dalam negeri
(pembentukan modal bruto domestik). Defisit TB paling tidak harus
dikompensasikan dalam jumlah yang sama oleh surplus CA agar CD tidak berkurang.
Berarti semakin besar defisit TB, semakin besar arus K masuk yang diperlukan
untuk menjaga agar CD tidak berkurang. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini
adalah mengapa indonesia selama ini tergantung pada K asing untuk membiayai I
di dalam negeri? Dan jawabannya adalah karena dana yang bersumb dari S lebih
kecil daripada kebutuhan dana untuk I (S-I Gap)
3.
Perkembangan arus modal masuk
Data
yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga dunia seperti ban dunia, UNIDO dan
UNCTAD menunjukan perkembangan arus I internasional dari DCs ke LDCs sangat
pesat terutama sejak akhir tahun 1980-an. Perkembangan ini ditandai dengan
peningkatan partisipasi dari investor dan lembabga keuangan dari DDCs dipasar
uang/K di lDCs. Berdasarkan data IMF, dari tahun 1994 hingga krisis ekonomi
tahun 1998 arus K swasta neto (K masuk dikurangi K keluar) total meningkat dari
sekitar 160,5 ke 122 miliar dollar AS. Seebagian besar dari arus K swasta
tersebut masuk ke lDCs, namunjumlahnya mengalami penurunan dari 136,6 miliar
dolar AS tahun 1994 menjadi 99,5 miiliar dolar AS tahun 1998. penurunan ini
terutama disebabkan oleh penurunan IP neto yang cukup besar selama periode
tersebut dari 85,0 ke 19,4 miliar dolar AS.
Ukuran
komposisi, dan distribusi dari K eksternal yang mengalir ke lDCs semuanya
menglami pergeseran-pergesran yang fundamental dalam tiga dekade belakangan
ini, secara absolut arus K masuk resmi terus mengalami peningkatan sekama
1970aan hingga 1990aan. Namun secara relatif laju pertumbuhan arus K masuk yang
berasal dari sektor swasta, terutama dalam bantuk kredit dari bank-bank di
negara industri maju (OECD) lebih pesat. Perbedaan dalam laju pertumbuhan
tetrsebut dapat dilihat dari lebih tingginya rasio dari K asing swasta
dibandingkan K asing pemerintah terhadap PDB atau PNB. Jika dibandingkan dengan
negara-negara ASEAN yang lain, arus K asing neto (swasta dan pemerintah) ke
indonesia paling besar, tetapi sejak 1998 yaang keluar lebih besar daripada
masuk. Berbeda dengn negara seperti cina, korea selatansebagaian besar arus K
asing yang masuk ke indonesia adalah K resmi walaupun porsinya bervariasi antar
tahun. Tentu saja ahal ini menunjukan peran K asing resmi lebih dominan
dibandingkan K swasta sebagai sumber eksternla bagi pembiayaan S-I gap
indonesia.
4.
Arus Modal Resmi
Arus K resmi baik dalam bentuk pinjamana maupun
bantuan pembengunan (ODA) dari negara-negara donor secara individu atau lewat
konsorsium sperti IGGI/CGI atau dari lembaga keuangan dunia seperti IMF dan bak
dunia. Tahun 1997 jumlah K asing resmi yang diterima indonesia tercatat sebesar
1.1 miliar dolar AS, dan tahun 1998 dan 1999 jumlahnya meningkat hingga 3,3 dan
4,2 miliar dolar AS. Memang pada saat krisi, iindonesia sangat membutuhkan
bantuan luar negeri, terutama karena K asing swasta menurun sangat drastis.
Pada saat I asing swasta mulai lagi ke indonesia, bantuan luar negeri terutama
dalam bentuk bantuan pembangunan dan pinjaman dari IMF menunjukan tren yang
menurun. Bagian yang terpenting dari arus K reesmi yang diterima olehh
pemerintah indonesia setipa tahun adalah bantuan pembangunan dalam bentuk
pinjaman dengan bunga sangat murah dan persyaratan sangat lunak, maupun dalam bentuk
hibah. Ketergantunag pemerintah terhadap bantuan pembangunan dari sumber
eksternal berkorelasi negatif terhadap defisit keuangan pemerintah
Berdasarakan
uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa defisit TB mempunyai suatu korelasi yang
kuat dengan arus K asing resmi atau BPN. Hal ini dibuktikan oleh pengalaman
indonesia selama pemerintahan SOEHARTO hingga sekarang.
Data dari menteri keuangan RI
untuk periode 1971-2001 menunjukana bahwa bagian dari bantuan tersebut lebih
banyak diguunakan untuk pendanaan proyek-proyek. Baik dalam persentase dari PBD
maupun dari pengeluaran pembangunan dalam APBN, rasio dari BP yang digunakan
untuk membiayai proyek0proyek jauh lebih besar dibandingkan bagian untuk
pembiayaan proogram-program.
3.
UTANG LUAR NEGERI
1.
faktor-faktor penyebab
Salah satu
komponen penting dari arus K masuk yang banyak mendapat perhatian didalam
litelatur mengenai pengembangan ekonomi di LDCs adalah ULN. Isu ini juga
menjadi penting bagi indonesia saat ini, sejak krisis ekonomi nyaris membuat
indonesia bangkrut secara finansial karena jumlah ULN nya , terutama dari
swasta sangat besar, ditambaha lagi dengan ketidak mampuan sebagian besar dari
perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk membayar kembali ULN mereka.
Tingginya
ULN dari banyak LCDs disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Defisit TB,
kebutuhan untuk membiayai S-I gap yang negatif, tingkat inflasi yang tinggi,
dan ketidak efisiensinya struktrual didalam perekonomian mereka. Sejak
pemerintahan orde baru hingga saat ini, tingkat ketergantungan indonesia pada
pinjaman luar negeri (ULN) tidak pernah menyurut, bahkan mengalami suatu
akselerasi yang pesat sejak krisis ekonomi, kerena indonesia membuat ULN yang
baru dalam jumlah yang besar dari IMF untuk membiayai proses pemulihan ekonomi.
Bagusnya
jika sebuah negara ttelah mencapai suatu tungkat pembangunan tertentu atau pada
fase terakhir dari proses pe,bangunan, ketergantungan negara tersebut terhadap
pinjaman luar negeri akan lebih rendah dibandingkan dengan pperiode pada saat
negara itu baru mulai membangun.
2.
Perkembangan ULN Indonesia
Dalam kasus
indonesia, tren perkembangan ULN nya cenderung menunjukan suatu korelasi
positif antara peningkatan PDB dengan peningkatan jumlah ULN, yang sering disebut
growth with indebtedess, indonesia termasuk negara pengutang besar yang selam
periode 1990-1998 pertumbuhan ULN nya rata-rata pertahun di atas 10 % dan pada
tahun 1998 mencapai 151 miliar dolar AS. ULN indonesia terdiri dari sektor
publik (pemerintah9 dan BUMN) dan swasta yang digaransi maupun tidak oleh
pemerintah. Data sementara dari BI menunjukan bahwa higga kuartal I 2003 jumlah
ULN indonesia menccapai 130,1 miliar dolar AS. Angka ini lebih sedikit rendah
dibandingkan jumlah ULN pada kuartal IV dan kuartal I. Sejak krisis ekonomi
pinjaman dari IMF menjadai komponen penting dari ULN pemerintah yang dapat
dikatakan sebagi penyelamat indonesia hingga tidak sampai mengalami status
‘kebangkrutan’ secara finansial.
BAB III
KESIMPULAN
Saat ini
adalah masa-masa sulit bagi bangsa kita untuk melepaskan dari keterpurukan
ekonomi. Globalisasi semakin membuka kebebasan negara asing dalam memperluas
jangkauan ekonominya di Indonesia, sehingga bila bangsa kita tidak tanggap dan
merespon positif, maka justru akan memperparah situasi ekonomi dan industri
dalam negeri. Sejauh ini pengembangan sektor industri makin marak, itu
sebenarnya tuntutan globalisasi itu sendiri. Di Indonesia, kota-kota industri
mulai berkembang dan menghasilkan barang-barang produksi yang bermutu. Namun,
ada banyak industri pula di Indonesia yang sebagian sahamnya adalah alhasil
investasi asing, bahkan ada juga perusahaan dan industri yang secara mutlak
berdiri dan beroperasi di Indonesia. Mereka (investor), hanya akan menuai
keuntungan dari modal yang ditanamkan. Sehingga, disini dijelaskan bahwa yang
menjalankan dan pengelolaan industri itu ditangani pihak pribumi, mengapa bisa
demikian? Karena bila melihat dari sudut pandang terhadap keuangan negara atau
swasta dalam negeri lemah, yaitu dalam arti kekurangan biaya pengembangan untuk
industri (defisit).
Sebagai
contoh saja, industri otomotif sepertai Astra, Indomobil, New Armada. Pada
dasarnya perusahaan-perusahaan itu hanya merakit dan kemudian menjualnya ke
masyarakat. Berarti hal itu dapat dikatakan bukan hasil karya anak negeri,
melainkan modal asing yang ada di Indonesia.
Untuk itulah, seharusnya bangsa ini lebih dalam untuk
meningkatkan sumber daya manusianya. Dengan demikian dapat disimpulkan ilmu
pengetahuan dan teknologi ialah sarana dalam mengembangkan SDM termasuk
menumbuhkembangkan industrialisasi dan menjalankan perekonomian bangsa dengan
baik.
Neraca pembayaran adalah
sebuah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional
(perdagangan, investasi, pinjaman) yang terjadi antara penduduk dalam nengeri
pada suatu negara negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu
biasanya satu tahun dan biasa dinyatakan dalam dolar AS. Neraca pembayaran ini
sangat berguna karena menununjukan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan
posisi keuangan internasional dari suatu negara dengan begitu kita bisa
mengetahui secara terperinci.
Tujuan utama neraca pembayaran yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangannya, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bidang moneter, fiskal, perdagangan dan pembayaran internasional.
BAB IV
REFERENSI
·
Tambunan, tulus (2003), “pereokonomian indonesia”,
ghalia indonesia